Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, temuan dan rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja harus ditindaklanjuti. Dengan demikian, temuan tersebut semakin menjawab pertanyaan masyarakat. "Apa yang disampaikan KPK tersebut sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK.
"Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam paparannya, Kamis .
KPK juga meminta pelatihan yang sebenarnya sudah ada secara gratis di internet tak perlu dimasukkan dalam bagian dari Prakerja. Pelaksanaan pelatihan daring juga harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanKomisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya? KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
KPK Bongkar Masalah Kartu Prakerja termasuk soal Face Recognition'Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien.'
Baca lebih lajut »
KPK respons keluhan Benny Tjokrosaputro soal Rutan KPK tak nyamanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keluhan terdakwa perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni Direktur Utama PT Hanson International ...
Baca lebih lajut »
Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan fitur face recognition dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja tidak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »