Temuan Dokumen Pencairan Rp 1,8 T untuk Lahan di DKI Diusut KPK

Dokumen itu diteliti KPK terkait kasus dugaan korupsi lahan yang menjerat Dirut Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan.

menemukan dokumen pencairan dana pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, yang diterima Perumda Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp 1,8 triliun.

KPK telah menetapkan Direktur Utama Sarana Jaya nonaktif, yaitu Yoory Corneles Pinontoan, sebagai tersangka. Dia menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Firli Bahuri bicara soal kemungkinan diperlukannya keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Anies disebut memahami penyusunan APBD DKI.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Penyelidik dan Penyidik KPK Diambil Sumpah Lagi, KPK: Konsekuensi Menjadi ASNKetua KPK Firli Bahuri berkeyakinan, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak memengaruhi semangat pegawai KPK dalam memberantas korupsi. Diharapkan, mereka juga tidak terpengaruh oleh kekuasaan apa pun. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »

KPK Periksa Dedi Mulyadi Soal Penggunaan Dana Banprov Jabar untuk Pihak TertentuPenyidik KPK rampung memeriksa Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, pada siang tadi. Politikus Golkar tersebut didalami keterangannya terkait penggunaan...
Baca lebih lajut »

KPK awasi pengadaan laptop untuk pelajarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi proses pengadaan laptop buatan dalam negeri untuk para pelajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, ...
Baca lebih lajut »

KPK Dalami Dedi Mulyadi Terkait Aliran Dana Banprov untuk IndramayuKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa bekas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, KPK menduga Dedi mengetahui aliran uang korupsi. DediMulyadi
Baca lebih lajut »

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk IndramayuUsai diperiksa KPK, Dedi mengatakan, dirinya ditanya terkait masalah tersangka dalam kasus pengaturan proyek di Indramayu tersebut.
Baca lebih lajut »

Pimpinan KPK Tak Bisa Berlindung pada Putusan MA dan MKPimpinan KPK diingatkan untuk tidak berlindung pada putusan MA dan MK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Hasil pemeriksaan Ombudsman harus dilaksanakan, apa pun putusan MA atau MK kelak. Polhuk AdadiKompas dianvictory nikolausharbowo
Baca lebih lajut »