Presiden Joko, Senin (12/12/2022) teken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Dalam Perppu, Presiden tolak pasal pemberhentian KPU dan beri pilihan parpol soal penomoran pemilu. Polhuk AdadiKompas
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu mengenai implikasi penyelenggaraan pemilu terkait pemekaran daerah otonomi baru di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu . Dalam rapat ini hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. DPR, Pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu menyetujui diterbitkannya Perppu UU pemilu implikasi daerah otonomi baru di Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Senin , menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum.di Istana, Senin sore. ”Ya sudah diteken hari Senin ini. Tunggu di-di kantor Setneg, Jakarta, Senin, hari ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comMenurutnya, jika Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.
Baca lebih lajut »
Australia Keluarkan Travel Warning untuk RI, Buntut KUHP DisahkanDisahkannya RKUHP menjadi undang-undang, ternyata mengundang respon hingga dunia internasional, seperti pemerintah Australia yang mengeluarkan travel warning bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu ternyata sudah dioper ke meja Presiden Joko Widodo untuk bi...
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II Ingin Perppu Pemilu Segera Disahkan, tapi...Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia inginkan Perppu Pemilu segera disahkan. Tetapi, ia sebut ada dua hal yang jadi pertimbangan, yaitu...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Tanpa Perppu, KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024Anggota Fraksi PKB DPR RI Luqman Hakim menyoroti belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca lebih lajut »
Perppu tak Kunjung Terbit, KPU Harus Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024'Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain,'
Baca lebih lajut »