PEMERINTAH Pusat mencatat adanya sejumlah kelemahan yang membuat pembangunan di Pulau Sumatra belum optimal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, Sumatra juga masih terkendala. Pasalnya, sampai saat ini pusat perdagangan komoditas terintegrasi belum terwujud. “Faktor lain yang harus pula ditangani secara serius ialah masih tingginya ke-timpangan pembangunan di Sumatra bagian barat dan tingkat kemiskinan di Sumatra bagian utara. Selain itu, belum terwujudnya konektivitas intrawilayah dan hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan dan jasa,” lanjutnya.
Namun, menurut Bambang, pemerintah masih berharap banyak pada potensi Pulau Sumatra. Karena itu, Sumatra tetap diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LKPP dan UT Selenggarakan Workshop Tata Kelola Sistemdiharapkan menghasilkan SDM berkompeten dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.
Baca lebih lajut »
Kemenhub akan Kelola Aset Stasiun Telaga MurniIni pertama kalinya swasta berperan langsung dalam pembangunan transportasi.
Baca lebih lajut »
IAP ingatkan penegakan tata ruang kunci atasi polusiKetua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Bernadus Djonoputro mengingatkan penegakan kebijakan tata ruang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ...
Baca lebih lajut »
Pakar nilai GBHN tidak relevan dengan sistem tata negara saat iniPemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku ...
Baca lebih lajut »