Harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin kemarin. Kondisi ini menyusul keputusan pemerintah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atau PCR. Ekonomi AdadiKompas
Sampel usap diambil dari tenggorokan seorang warga, Selasa , di Wanea, Manado, Sulawesi Utara, untuk keperluan melacak sebaran Covid-19 dengan tes reaksi rantai polimerase . Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebanyak 4.413 sampel harus diambil di seluruh wilayah Sulut setiap hari, baik untuk uji PCR maupun tes cepat antigen.
JAKARTA, KOMPAS — Instruksi Presiden Joko Widodo agar harga tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atauPCR turun membuat harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin . Margin keuntungan konstituen pada sektor saham kesehatan itu berpotensi terpangkas karena penurunan harga tersebut.
Pemerintah telah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase menjadi Rp 495.000. Besaran tersebut berlaku untuk layanan di wilayah Jawa dan Bali. Sementara batas atas biaya tes PCR di luar Jawa-Bali ditetapkan Rp 525.000. Kementerian Kesehatan meminta seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan layanan tes seketika PCR, seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya mematuhi batasan tarif tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Instruksikan Harga Tes PCR Turun |Republika OnlineBerbagai kalangan pun mendesak agar pemerintah menurunkan harga tes PCR.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp450 Ribu hingga Rp550 RibuPresiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan RI untuk menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Harga PCR Turun ke Rp 450-500 Ribu, Sekarang Berapa Sih?Presiden Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 450-500 ribu. Harga yang ditetapkan Kementerian Kesehatan selama ini dinilai masih terlalu tinggi.
Baca lebih lajut »