Pemilu 2024 di Indonesia diwarnai oleh berbagai tantangan yang menguji integritas demokrasi. Artikel ini menyoroti tiga isu krusial, yaitu profesionalitas penyelenggara pemilu, potensi pembangkangan terhadap putusan pengadilan, dan dampak negatif pemilu serentak terhadap integritas pemilu.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama. Dengan segala dinamikanya, di tengah fenomena regresiJika melihat kaleidoskop demokrasi 2024, terdapat sejumlah permasalahan yang menggambarkan sengkarut demokrasi yang harus dicarikan penyelesaian.
Pertama, pemilu serentak 2024 memiliki banyak catatan yang membutuhkan perbaikan serius agar Indonesia tidak terjebak dalam demokrasi semu rezim otoritarianisme kompetitif. Masalah profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu, serta netralitas penyelenggara negara menjadi catatan utama pemilu serentak 2024. Kedua, besarnya potensi pembangkangan atas putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh cabang kekuasaan lain bisa melemahkan kontrol dan membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Hal itu berkaca pada upaya pengabaian terbuka oleh DPR terhadap Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 terkait dengan persyaratan usia calon di pilkada. Apabila dibiarkan, situasi itu bisa menimbulkan ketidakpuasan massa dan berdampak pada pembangkangan sipil yang lebih besar.Ketiga, penyelenggaraan pilkada pada tahun yang sama dengan pemilu serentak mengakibatkan pelemahan integritas pemilu secara signifikan. Ditandai oleh gangguan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu, meningkatnya pragmatisme partai politik dalam pencalonan, serta timbulnya kelelahan politik luar biasa pada pemilih yang berakibat rendahnya partisipasi politik warga.membuat pencalonan pilkada berada dalam zona masa tunggu pelantikan calon presiden terpilih dan pembentukan kabinet baru. Hal itu dijadikan alat tawar untuk mengooptasi pencalonan pilkada oleh elite kekuasaan, atas nama membangun koherensi kepemimpinan politik nasional dan loka
PEMILU 2024 DEMOKRASI INTEGRITAS PEMILU PEMBANGKANGAN PENGADILAN PEMILU SERENTAK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »
Membedah 3 Buku Sejarah Demokrasi Indonesia Pada Pemilu 2024 yang Buruk RupaKe depan buku ini bukan untuk menghakimi melainkan untuk dijadikan pembelajaran ke depannya agar tidak terjadi hal serupa
Baca lebih lajut »
Komunitas Perisai Demokrasi Dukung Pengawasan Pemilu 2024Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melihat banyak komunitas masyarakat, seperti Perisai Demokrasi di Jawa Tengah, yang aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024. Mereka memberikan pendampingan, memandu masyarakat terkait dugaan pelanggaran, dan memberikan informasi awal ke Bawaslu.
Baca lebih lajut »
MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »
Kino Indonesia Menang Penghargaan Kategori Inovasi Bisnis hingga Perawatan Rambut Terlaris di 2024Pada 2024 Kino Indonesia meraih sederet penghargaan yaitu SMARTIES Awards 2024, OPEXCON 2024, Female Daily Best of Beauty Awards 2024 hingga Guardian Awards 2024.
Baca lebih lajut »