Delapan parpol menegaskan pertemuan ini tak terkait dengan Presiden Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak delapan ketua umum partai politik menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad . Pertemuan tersebut diketahui dalam rangka membahas penolakan terhadap sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum .
"Itu memang domain parpol yang pembuat undang-undang, itu bukan domain MK, mestinya, harusnya," ujar Ali. Pada Ahad pagi, sudah hadir tujuh elite partai politik di Hotel Dharmawangsa. Ketujuhnya, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sempat Risih Selalu Diikuti, Jokowi Puji 8 Tahun Pengawalan PaspampresPresiden Jokowi mengucapkan selamat Hari Bakti ke-77 bagi Paspampres. Sudah lebih dari delapan tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu dikawal Pasukan...
Baca lebih lajut »
Tanpa Cristiano Ronaldo, Al-Nassr Taklukkan Al-Ta'i Dua Gol Tanpa Balas - Bola.netLaga pekan ke-12 Liga Arab Saudi antara Al Nassr dan Al Tai yang sempat tertunda sehari, akhirnya digelar pada Jumat (6/1/2023) malam WIB. Pertandingan tetap digelar di Mrsool Park.
Baca lebih lajut »
Tanpa Lapor Jokowi, 8 Petinggi Parpol Adakan Pertemuan Bahas Polemik Sistem Pemilu8 parpol parlemen melakukan pertemuan untuk membahas polemik sistem pemilu tertutup. Mereka tak melaporkan pertemuan tersebut kepada Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Paspampres Akan Lebih Humanis saat Mengawal Presiden dan Wakil PresidenPaspampres Akan Lebih Humanis saat Mengawal Presiden dan Wakil Presiden TempoNasional
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi: Pemanfaatan Teknologi untuk Produksi Migas Dalam Negeri Itu Penting!Teknologi dan digitalisasi menjadi penting dalam pengelolaan Blok Rokan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Baca lebih lajut »
PPKM Dicabut, Masker hingga PeduliLindungi Tetap Wajib Dipakai - JawaPos.comSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca lebih lajut »