Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, belum ada kegentingan untuk mengubah pemilihan kepala daerah dalam undang-undang.
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengusulkan sejumlah daerah tidak menggelar pilkada untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan cara penunjukkan langsung oleh pemerintah pusat.
"Bukan PDIP menolak, kita ini anggota bangsa dan negara ikuti aturan undang-undang dulu. Saya mengatakan kecuali situasi darurat kecuali ada krisis itu kita rembuk lagi. Belum ada krisis toh," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Menurut Bambang, usulan Alex Marwata harus dibahas dalam pembahasan revisi undang-undang Pilkada supaya jelas. Tetapi sampai hari ini tidak ada wacana mengubah UU Pilkada.
**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bambang Pacul Respons Usulan KPK soal Gubernur Ditunjuk PusatBambang Pacul merespons usulan Alexander Marwata agar gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Dia menegaskan mekanisme pilkada telah diatur dalam UU.
Baca lebih lajut »
KPK Akui Kesulitan Telusuri Dugaan Rekening Gendut Ferdy SamboKPK beralasan, FS belum menyampaikan surat kuasa agar KPK dapat melakukan klarifikasi terhadap sejumlah harta kekayaannya.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Pejabat Pajak: Korupsinya Mbok Ya Sudah, Dulu Sebelum Ada KPK Sudah Kenyang KanWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku memberikan peringatan soal korupsi berulang kali kepada para pejabat di kantor pajak yang dia kenal.
Baca lebih lajut »
Tiga Parpol Menolak Usulan Penambahan Dapil Pemilu 2024 MagetanOpsi penambahan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendapat penolakan dari kalangan pengurus partai politik (parpol) di Magetan.
Baca lebih lajut »
2.500 peserta bakal ikuti seminar usulan Sultan Siak II jadi pahlawanSebanyak 2.500 peserta akan mengikuti Seminar Nasional dalam rangka pengusulan Sultan Siak II Tengku Buwang Asmara bergelar Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar ...
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Sebut 60 Persen Usulan Reformulasi KUHP Mereka Ditolak DPRDewan Pers menyatakan DPR menolak sekitar 60 persen usulan mereka soal reformulasi KUHP.
Baca lebih lajut »