Tanggapi Soal 3 Putusan PN Jakpus dan PTUN Tentang Jokowi, Otto Hasibuan: Tuduhan Itu Tidak Terbukti

PN Jakpus memutuskan jika pihaknya tidak berwenang menangani perkara ini.

Dalam putusan perkara nomor 752/Pdt.G/2023/PNJKT.PST menyatakan, jika Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Perkara ini sendiri, lanjut Otto, telah didaftarkan sejak 2023 lalu. Namun baru kemarin, Selai itu, Otto juga menyampaikan Jokowi sempat digugat lantaran dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai ayah dari Gibran tidak menghalangi dia untuk mencalonkan jadi Cawapres saat itu.Sementara Anwar Usman, lanjut Otto, dituding tidak mengundurkan diri yang memeriksa dalam perkara nomor 90.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

PTUN Anwar Usman

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ramai-ramai Tanggapi Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala DaerahPutusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan soal syarat usia calon kepala daerah menuai polemik sejumlah pihak, berikut rangkumannya.
Baca lebih lajut »

5 Pro-Kontra Tanggapi Putusan MA soal Syarat Usia Kepala Daerah, Istana Pilih BungkamPro-kontra mengiringi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Partai Garuda tentang aturan batas minimal calon kepala daerah.
Baca lebih lajut »

Jokowi Tanggapi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala DaerahBagaimana respons Jokowi soal putusan MA?
Baca lebih lajut »

KPK Segera Bersikap Tanggapi Putusan Sela Hakim Tipikor soal Gazalba SalehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyatakan sikap usai mempelajari bunyi putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Baca lebih lajut »

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Beri Karpet Merah Kaesang Maju Pilkada 2024Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU mencabut aturan syarat batas usia cakada.
Baca lebih lajut »

Tanggapi Putusan MK atas Gugatan PHPU Pileg, PPP Bandingkan Perolehan Suara versi Internal dan KPUMardiono merespons putusan sela gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK).
Baca lebih lajut »