KPK meminta para kepala daerah tak ragu berinovasi karena khawatir terkena OTT. Selengkapnya: 👇🏻 KPK
. Selama teguh dengan integritas dan menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip good governance serta tak melanggar hukum, kepala daerah tak mungkin ditangkap.
Kedelapan area tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa."Setiap area intervensi tersebut telah diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi oleh KPK secara berkala," kata Ipi.
Di sisi lain, KPK menyebut perbaikan sistem juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya antikorupsi demi menjaga integritas para pejabat publik. “Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tetapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Video Viral OTT KPK, Bupati Banyumas KlarifikasiBupati Banyumas Achmad Husein memberi klarifikasi cuplikan video pernyataannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang viral di media sosial.
Baca lebih lajut »
Klarifikasi Bupati Banyumas Achmad Husein Soal Pernyataannya yang Viral Tentang OTT KPKBupati Banyumas Achmad Husein mengatakan belum tentu dengan di-OTT KPK, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik.
Baca lebih lajut »
Bupati Banyumas Klarifikasi Pernyataan Soal OTT KPK |Republika Online‘Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak,’ kata bupati Banyumas.
Baca lebih lajut »
Bupati Banyumas Klarifikasi Cuplikan Video Pernyataan tentang OTT KPKBupati Banyumas memberikan klarifikasi terkait dengan cuplikan video pernyataannya tentang OTT KPK yang viral di media sosial. Selengkapnya: 👇🏻 AchmadHusein
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tanggapi Langkah KPK yang Usut Penyelenggaraan Formula EPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan agar penyelidikan dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E dihentikan. TempoMetro
Baca lebih lajut »