Sebanyak 737 anggota gugus tugas penanganan perkara PHPU diingatkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas.
penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, agar tidak menerima janji atau hadiah dalam bentuk apa pun, termasuk parsel Lebaran. Larangan ini dimaksudkan agar integritas dan profesionalitas pegawai dalam menangani perkara sengketa Pemilu 2024 dapat terjaga.
Mereka juga berjanji untuk memegang rahasia, menjaga integritas, disiplin, berdedikasi dan profesional, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.MK akan membuka pendaftaran sengketa pemilu setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi suara secara nasional pada Rabu .
Sidang pertama akan digelar paling lama empat hari setelah perkara diregistrasi di e-BRPK. Dalam PMK No 5/2023, sidang pertama sengketa pilpres akan dilaksanakan pada 28 Maret 2024. Setelah itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan mendengarkan saksi, keterangan ahli, serta memeriksa alat bukti lain., 14 hari sudah putus. Tapi tanggal pastinya tergantung mulai startnya di hari apa,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Lantik Gugus Tugas PHPU 2024 untuk Tangani Sengketa PemiluMAHKAMAH Konstitusi MK melantik Gugus Tugas dalam rangka dukungan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Tahun 2024
Baca lebih lajut »
Pakar: MK harus netral saat tangani sengketa pemiluPakar politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan Pemerintah harus memastikan Mahkamah Konstitusi (MK) netral dalam menangani sengketa pemilu ...
Baca lebih lajut »
Melihat Kesiapan MK Tangani Sengketa PemiluMK telah menyiapkan segala hal untuk menangani sengketa hasil pemilu.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: Korban jiwa petugas pemilu mencapai 71 orang dalam empat hari - 'Pemilu serentak perlu diubah'Angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 71 orang, sementara lebih dari 4.500 lainnya tercatat sakit, berdasarkan data yang dikumpulkan KPU. Ini seperti mengulang apa yang terjadi saat pemilu 2019, meski sejumlah langkah pencegahan telah diambil.
Baca lebih lajut »
PDIP Kumpulkan Bukti C1 untuk Persiapan Gugatan Sengketa Pemilu ke MKTim hukum PDIP juga terus memantau dan membandingkan sirekap dengan tim paslon lain sebelum mengajukan gugatan sengekata pemilu ke MK.
Baca lebih lajut »
MKMK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Adili Gugatan Sengketa Pemilu 2024Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menegaskan Hakim Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat mengadili sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca lebih lajut »