Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pun harus bersesuaian dengan master plan ibu kota negara.
Hal itu kemudian menimbulkan masalah. Yang paling terasa, kata dia, masalah pertanahan meningkat seiring penentuan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
"Paling terasa itu masalah pertanahan. Orang sering klaim tanah. Bahkan tanah Pemkot saja diklaim, karena kami tidak pernah diberi arahan sejak awal, itu yang saya maksud," kata Rizal saat dikonfirmasi, Jumat .Mestinya, sejak awal penentuan kandidat tiga calon ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang sudah memanggil wilayah yang hendak ditentukan jadi ibu kota negara untuk mengantisipasi masalah muncul.
"Ramai orang urus IMB. Izin membuka tanah negara ini yang hati-hati. IMTN ini Perda Kota Balikpapan. Orang jadi urusan sana sini, jadi tambah banyak masalah pertanahan," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wali Kota Balikpapan Minta Rp50 Triliun Sebagai Kota PenyanggaSelain itu, pembangunan jalur dari Tol Balikpapan-Samarinda ke Bandara Sepinggan. Rizal mengatakan untuk ITK dan lainnya sudah menyiapkan lahan sekitar 140 hektare.
Baca lebih lajut »
133 Koperasi di Kota Sukabumi tak Aktif'Jumlah koperasi yang terdata pada kami sebanyak 325 unit. Tapi yang aktif sebanyak 192 unit. Sisanya sudah tidak aktif lagi,' kata Kepala Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, Ayep Supriyatna
Baca lebih lajut »
Kepala Bappenas Pastikan Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Merusak Hutan KaltimAda beberapa konsep pembangunan ibu kota negara, salah satunya adalah hutan kota (forest city).
Baca lebih lajut »
Menteri Basuki Sadari Tantangan Kota Tak Hanya Macet-Banjir, Tapi Juga IklimMenteri Basuki mengatakan, tantangan perkotaan di Indonesia ke depan tidak hanya kemacetan dan banjir, namun juga perubahan...
Baca lebih lajut »
Jokowi dan Parpol Disebut Sepakat Tak Ada Perppu KPK, Kenapa Tak Diumumkan?Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasional
Baca lebih lajut »
Masterplan Pemindahan Ibu Kota Negara Harus MatangPemindahan ibu kota negara harus segera ditindak lanjuti dengan membuat masterplan yang matang.
Baca lebih lajut »