Perludem kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 25 Juni 2020 untuk melakukan uji materi Undang-Undang No....
pada Kamis 25 Juni 2020 untuk melakukan uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Kali ini Perludem melakukan uji materi terhadap ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Permohonan tersebut diserahkan pada pukul 11.15 ke Mahakmah Konstitusi dengan nomor tanda terima No. 1992/PAN-MK/VI/2020. Adapun empat jenis dokumen yang disampaikan antar lain, naskah permohonan, surat kuasa khusus, daftar alat bukti dan bukti fisik alat bukti," ujar Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil kepada SINDOnews, Jumat .
Dalam praktik selama ini, lanjut Fadli, penentuan angka ambang batas parlemen dalam undang-undang pemilu tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional. Sedangkan, bagi Fadli, menjaga proporsionalitas atau keberimbangan hasil pemilu legislatif menjadi tujuan utama dari diajukannya uji materi mengenai ketentuan ambang batas parlemen di undang-undang pemilu oleh lembaganya ini.
Namun keberadaan ambang batas parlemen dalam praktiknya sedikit banyak mengganggu prinsip adil utamanya keadilan dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik selaku peserta pemilu dan juga bagi pemilih yang memberikan suaranya."Untuk itu, dengan diajukannya uji materi ketentuan ambang batas parlemen ini ke Mahkamah Konstitusi harapannya dapat semakin mempertegas dan menjaga proporsionalitas pemilu di Indonesia kedepan," paparnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Arief Hidayat singgung MK belum pernah dilibatkan bahas RUU MKHakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung bahwa Mahkamah Konstitusi selama ini tidak pernah dilibatkan dalam membahas perubahan UU ...
Baca lebih lajut »
Hakim Konstitusi: MK Belum Diajak DPR Bahas Rencana Revisi UU MK'Selama ini lembaga yang akan diatur atau UU yang mengatur mengenai MK yang akan diubah itu MK itu belum pernah diajak sama sekali,'
Baca lebih lajut »
Ahli di MK: UU KPK Batal Demi Hukum Jika DPR Tak KuorumAhli di uji materi UU KPK menyebut perundangan itu batal demi hukum jika lebih banyak anggota DPR yang bolos saat rapat paripurna pengesahannya.
Baca lebih lajut »
Hakim MK: Sepanjang 2019 tak Ada Pengujian Perppu Dikabulkan |Republika OnlineAda sekitar 20 permohonan pengujian perppu pada 2019.
Baca lebih lajut »
MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU KPKSidang lanjutan pengujian revisi UU KPK kembali digelar di Mahkamah Konstitusi yang dihadiri mantan Komisioner KPK Saut Situmorang sebagai pemohon
Baca lebih lajut »
Uji Material Nyalakan Lampu Sepeda Motor di Siang Hari Ditolak MKMakhamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji material terkait menyalakan lampu sepeda motor di siang hari yang diajukan dua mahasiswa
Baca lebih lajut »