Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar anggaran perbaikan toilet DPD RI yang mencapai Rp4,8 miliar dihapuskan. Dia menilai, perbaikan toilet tidak terlalu mendesak.
"Saya minta coret aja, tapi kan melalui mekanisme banggar dan kementerian keuangan karena kan sebenarnya toilet enggak urgent juga toilet bisa dipakai yang masih ada, kan keliatannya enggak enak tuh perbaikan toilet Rp4,8 miliar," kata Sahroni, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat .
"Kalau rumah jabatan yang kiranya memang tidak layak boleh, itu masih make sense. Kalau toilet enggak lah, coret aja, lumayan hemat Rp4,8 miliar ngurangin budget buat yang lain yang lebih penting," imbuh dia. Dewan Perwakilan Rakyat menganggarkan puluhan miliar untuk pembelian gorden baru dan pelapisan aspal. Anggaran pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar sementara pelapisan aspal mencapai Rp11 miliar. Anggaran keduanya berasal dari APBN 2022. Pen...
"Mungkin yang terhormat Pak Wayan juga merasakan ruangan itu, nah kami usulkan sejak tahun 2019 sebetulnya ketika bersamaan dengan ruang kerja anggota Bapak Ibu anggota DPR RI direnovasi," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR siap perjuangkan penambahan anggaran KPK dan PPATKKomisi III DPR RI menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...
Baca lebih lajut »
DPR Kritisi Anggaran Renovasi Toilet DPD RI Capai Rp 4,8MAnggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta menyoroti rencana DPD yang menganggarkan Rp14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan Rp4,8 miliar untuk renovasi toilet.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPRD Kalteng Pantau Upaya Penurunan Stunting di MuraKetua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si bersama anggota lainnya melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Murung Raya (Mura), Jumat (9/6/2023). Tujuan kunker tersebut, yakni guna memantau kinerja pemerintah daerah dalam upaya percepatan penuru
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemendag, Sebegini NominalnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik Pagu Indikatif Kemendag 2024 Rp 1,954 triliun yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Buka Suara soal Kapan RUU Kesehatan Omnibus Law SelesaiRespons Komisi IX DPR RI soal banyaknya pertanyaan, kapan RUU Kesehatan Omnibus Law selesai.
Baca lebih lajut »