Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, agar tidak digusur.
Liputan6.com, Batam - Warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau , meminta perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi, agar tidak digusur dalam proses pengembangan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan Batam bersama PT Makmur Elok Graha . Selain itu, mereka juga minta agar hak-haknya dipenuhi secara adil jika terjadi pengembangan Rempang Eco-City.
Menurut Petrus, tuntutan warga ini sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan hukum tanah nasional , yakni pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kemanusiaan, kepastian, kemanfaatan, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara.
Secara historis demografis, warga Pulau Rempang terdiri dari warga asli suku Melayu dan para perantauan yang telah turun temurun puluhan tahun menghuni 16 Kampung, menggarap dan menguasai lahan Pulau Rempang. Pulau yang luasnya 17. 000 Ha ini dihuni oleh 7.512 jiwa, terbagi dalam 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang, di Wilayah Kecamatan Galang, Batam. Mayoritas mereka mendukung pembangunan Eco-City, namun mereka menolak direlokasi ke Pulau Galang.
Warga Pulau Rempang juga terbuka berdialog dengan melibatkan pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Jika BP Batam atau pemerintah setempat tak mendengar tuntutan warga, kata Gerisman, maka warga meminta perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rawan Sisihkan Kehidupan Warga Pesisir, Warga Rempang Tolak Penggusuran di Rempang Eco CityWarga di Pulau Rempang, Batam menolak rencana penggusuran kampung-kampung adat untuk megaproyek Rempang Eco City. Sebagai masyarakat pesisir, mereka merasa selalu tersisih dalam kebijakan pembangunan di Batam.
Baca lebih lajut »
Warga Pulau Rempang Batam Minta Perlindungan Hukum ke Presiden JokowiWarga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo agar tidak direlokasi dalam proses pengembangan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG). Selain itu, mereka juga minta agar hak-haknya dipenuhi secara adil jika terjadi pengembangan Rempang Eco-City.
Baca lebih lajut »
BP Batam memastikan penuhi kompensasi bagi warga Rempang BatamBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) memastikan untuk memenuhi kompensasi bagi warga Pulau ...
Baca lebih lajut »
BP Batam janji bahas status Kampung Tua dalam pengembangan RempangKepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berjanji membahas status Kampung Tua ke pemerintah pusat di depan aksi penolakan pengembangan Pulau Rempang ...
Baca lebih lajut »
Ribuan Warga Rempang Berdemonstrasi Menolak PenggusuranRibuan warga Melayu berdemonstrasi menolak penggusuran permukiman adat di Pulau Rempang, Batam. Konflik lahan di Rempang muncul setelah pemerintah berencana membangun seluruh pulau itu menjadi kawasan industri terpadu.
Baca lebih lajut »