Aparat hukum seperti kepolisian harus turun tangan karena output kinerja penyedia jasa PCR tak hanya berdampak terhadap individu tapi juga data Covid-19 secara...
yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Aparat hukum seperti kepolisian harus turun tangan karena output kinerja penyedia jasa PCR tak hanya berdampak terhadap individu tapi juga data Covid-19 secara nasional.
"Perlu dilakukan investigasi oleh pihak berwenang semisal kepolisian terhadap SOP yg mereka jalankan sehari-hari," tulis Jubir MudaMenurut Dimas, meski penyedia jasa tes PCR adalah lembaga swasta, tetapi output kinerja mereka digunakan oleh individu maupun negara. Peran mereka sangat vital dalam fungsi testing and tracing. Data merupakan kunci dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Maka kasus hasil PCR palsu tidak cukup dengan pernyataan human error lalu minta maaf. Negara harus campur tangan mengusut kasus ini melalui lembaga yang berwenang semisal kepolisian atau kementerian terkait," ujarnya. Ia menekankan lembaga berwenang harus menetapkan SOP baku dalam pelaksanaan PCR. Hal ini demi meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa tidak ada permainan di bidang kesehatan selama pandemi."Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh elemen penyedia jasa kesehatan untuk bekerja secara profesional dan transparan," katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan beredarnya sebuah video di dunia maya yang memperlihatkan hasil tes swab Covid-19 palsu. Dalam video itu terdengar suara perempuan dewasa yang sedang marah-marah di salah satu lokasi Bumame Farmasi. Perempuan itu mengaku sudah mendapat kiriman dua hasil tes swab, meski belum menjalani tes sama sekali. Perempuan itu pun merasa dirugikan mengingat ia hendak melakukan perjalanan ke Bali keesokan harinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pasien BPJS Kesehatan Tak Bisa Tawar Kelas Kamar, Ini Penjelasannya!Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Lene Muliati mengatakan dihapusnya kelas rawat inap rumah sakit peserta Jaminan Kesehatan Nasional merupakan wacana sejak 2004....
Baca lebih lajut »
Yasonna: Koruptor tak Bisa Kabur Lagi ke Singapura |Republika OnlineAda 31 jenis kejahatan yang tersangkanya bisa diekstradisi dari Singapura.
Baca lebih lajut »
Alasan Anies Kini tak Bisa Ambil Keputusan Setop PTM di DKI Jakarta |Republika OnlineAnies sudah mengusulkan ke Luhut PTM 100 persen dihentikan selama sebulan.
Baca lebih lajut »
Zac Efron Nyaris tak Bisa Dikenali, Didandani Sangat Lusuh di Film |em|Gold|/em| |Republika OnlineProyek film Gold membuat Zac Efron nyaris tak bisa dikenali.
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Pakai Sumpit, Cara Orang India Ini Makan Sushi Bikin NgakakMakan sushi bisa dibilang susah-susah gampang. Terutama bagi orang yang tak terbiasa makan dengan sumpit, seperti pria asal India ini contohnya.
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Putuskan PTM Sepihak, Wagub DKI: PPKM Itu Kewenangan Pemerintah PusatWakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria atau Ariza menjelaskan, pihaknya tidak bisa memutuskan sepihak terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Wakil Gubernur...
Baca lebih lajut »