Kepala Dinas Kesehatan Jombang Budi Nugroho membenarkan terkait peniadaan program Kartu Jombang Sehat (KJS). Salah satunya jadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pekerjaan rumah pemerintah adalah bagaimana memenuhi target mengcover melalui JKN sebanyak 95 persen warga. Termasuk di dalamnya ada masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah. ”Pemerintah itu ada Penerima Bantuan Iuran Nasional dari pusat dan ada PBID dari kabupaten,” terangnya.
Kesemuanya tergantung kemampuan keuangan daerah. Kini dinkes sedang berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mencermati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk kepastian pelayanan masyarakat miskin. ”Minimal ada aturan yang mengatur semacam perbup sehingga kita bisa terlindungi untuk itu,” urainya. Sementara, Kepala Dinas Sosial Jombang Hari Purnomo mengungkapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin berada di BPJS Kesehatan. Jika terdata di DTKS maka kita usulkan menjadi peserta BPJS yang dibiayai oleh pusat. ”Ada juga nonDTKS yang tidak tercover, karena pusat kuotanya terbatas. Itu yang kita masukkan ke PBID kabupaten,” kata Hari kepada wartawan sebelum mengikuti agenda
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Senyum Lebar Anies Jajal Jalur Sepeda di Taman SemanggiAnies menjajal jalur sepeda itu bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.
Baca lebih lajut »
Peternak di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Dirikan BUMP PTKepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Jawa Tengah Agus Wariyanto menyatakan BUMP PT di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang merupakan yang keempat di Jawa Tengah.
Baca lebih lajut »
Kepala UPTD pasar di Mataram ditetapkan sebagai tersangka pungliPenyidik kepolisian menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Cakranegara dan Sandubaya Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ...
Baca lebih lajut »
Tokoh Masyarakat di Papua Akui Lukas Enembe sebagai Gubernur, Bukan Kepala Suku BesarSeorang tokoh masyarakat di Papua, Onesimus Indey, hanya mengakui Lukas Enembe sebagai gubernur, tapi bukan sebagai kepala suku besar di Papua.
Baca lebih lajut »