Komoditas itu diantaranya, Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdaganga, Jumat..) mengatakan, dasar hukum pembentukan satgas ini sesuai dengan Undang -undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, di mana pada pasal 38 ayat 1 menyebut pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan
Menurut Mendag Zulhas, Satgas tersebut akan mengawasi aktivitas impor dari importir dan distributor di 7 komoditas saja. "Tujuannya menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi antara istilah efektif, pengawasan barang ketentu yang diperlakukan, tata niaganya," ucap dia.
"Termasuk standar, SNI dan pajak. Kemudian, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kebenaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Tadi sudah sebutkan jenis-jenis barang yang diawasi," sambung dia,
Barang Impor Barang Impor Ilegal Kementerian Perdagangan Impor Satgas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Ada Angin Tak Ada Hujan, Harga Batu Bara Jeblok 1% LebihHarga batu bara dunia anjlok meskipun ada kabar baik dari China
Baca lebih lajut »
Tak Ada Kesulitan yang Tak Ada Jalan Keluar, Jargon Ini Tepat Disematkan Marrio BarriosBerita Tak Ada Kesulitan yang Tak Ada Jalan Keluar, Jargon Ini Tepat Disematkan Marrio Barrios terbaru hari ini 2024-06-29 21:46:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Celah Celah Langit 'Menyala' di detikJabar Awards 2024Komunitas Celah Celah Langit meraih anugerah di ajang detikJabar Awards 2024. Hal itu tidak terlepas dari peran penting Iman Soleh.
Baca lebih lajut »
Luhut: Tak ada lagi izin acara keluar H-1 setelah ada digitalisasiMenteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap tidak ada lagi perizinan acara yang dikeluarkan H-1 setelah pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Dicap Kasus Musiman, KPK Bantah Ada Motif di Balik Pengejaran Harun Masiku: Tak Ada Unsur Politik!'Semua tindakan penyidikan yang dilakukan tidak dalam rangka unsur politik.'
Baca lebih lajut »
Server Kena Ransomware Tak Bisa Pulih, DPR: Tak Ada Back Up Data Merupakan Kebodohan!Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai Pemerintah yang tidak memiliki back up atau cadangan data terhadap PDN yang kena serangan ransomware merupakan kebodohan.
Baca lebih lajut »