Taiwan Tolak Usulan China Soal Prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem'
Reporter :Taiwan menolak usulan China yang ingin menjadikan pulau dengan pemerintahan sendiri itu seperti Hong Kong, dengan prinsip yang disebut"satu negara, dua sistem". Gagasan tersebut diusulkan Beijing melalui sebuah makalah yang diterbitkan pekan ini.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou menyampaikan dalam konferensi pers di Taipei, hanya rakyat Taiwan yang bisa memutuskan masa depannya.
"Sejak Hong Kong dan Makau kembali ke tanah air dan dimasukkan kembali ke dalam pemerintahan nasional, praktik satu negara, dua sistem telah sukses besar," jelas pemerintah China dalam usulan tertulis tersebut. Dokumen itu mengatakan Beijing akan terus mengeksplorasi solusi"dua sistem" dengan pertimbangan penuh terhadap realitas di Taiwan dan mengakomodasi"kepentingan dan sentimen" masyarakat Taiwan.Setelah reunifikasi, negara-negara asing dapat terus mengembangkan hubungan ekonomi dan budaya dengan Taiwan dan, dengan persetujuan Beijing, akan diizinkan untuk mendirikan konsulat atau lembaga resmi lainnya di sana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pilih Melawan, Taiwan Tolak Model 'Satu Negara, Dua Sistem' ChinaTaiwan menolak model satu negara, dua sistem yang diusulkan China. Taiwan menolak model satu negara, dua sistem yang diusulkan oleh China dalam sebuah...
Baca lebih lajut »
Makin Panas, Taiwan Tolak Satu Negara Dua Sistem ChinaJuru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou mengatakan, hanya rakyat Taiwan-lah yang dapat memutuskan masa depannya sendiri.
Baca lebih lajut »
Pergub DKI Jakarta Soal Penggusuran Bisa Dicabut dalam Dua Minggu, Begini Prosesnya | merdeka.comGembong menjelaskan proses pengajuan dari Pemprov DKI hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri itu memakan waktu sekitar dua minggu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tolak Usulan Luhut soal TNI di Kementerian: Belum MendesakPresiden Jokowi menilai usulan Menko Luhut untuk revisi UU TNI agar perwira TNI bisa menjabat di Kementerian belum diperlukan saat ini.
Baca lebih lajut »
Mahfud Ungkap Komentar Firli Soal Kasus Brigadir J: Gampang Katanya, Polsek Aja Bisa | merdeka.comMahfud menyebut, kasus ini menjadi rumit lantaran diduga melibatkan pihak internal Polri. Maka harus diselesaikan dengan hati-hati.
Baca lebih lajut »
Respons Jokowi soal TNI Aktif di Kementerian: Belum Mendesak | merdeka.comDitemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/5), Luhut mengatakan revisi UU TNI perlu dilakukan agar perwira TNI AL bisa membantu Kemenko Kemaritiman.
Baca lebih lajut »