Usulan amandemen terhadap undang-undang Anti Pencucian Uang pada perusahaan kripto yang ada yang dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda bagi perusahaan yang tidak patuh. Hukuman penjara dan denda yang diberikan tak main-main.
Kementerian Kehakiman Taiwan mengusulkan empat amandemen terhadap peraturan Anti Pencucian Uang atau AML di negara tersebut yang berfokus pada perusahaan mata uang kripto yang berencana menjatuhkan hukuman berat bagi ketidakpatuhan.
Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat tindakan keras terhadap penipuan dan mengatur secara ketat langkah-langkah pencegahan pencucian uang untuk penyedia layanan kripto. Tiga perubahan berbeda telah dilakukan terhadap undang-undang tersebut, yang memerlukan revisi persyaratan pendaftaran dan pembatasan bagi dealer mata uang domestik dan internasional.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.Jadi Fondasi Perkembangan Bitcoin, Simak Cara Jepang Atur KriptoSebelumnya, Jepang sangat terkenal dengan tradisi dan budaya yang sangat teguh. Namun, mereka juga sangat terbuka dengan kemajuan teknologi. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam dunia kriptografi.
Dalam tulisan ini, yang dikutip dari Coinpedia, Rabu , menjelaskan mengenai peraturan kripto di Jepang dari awal hingga 2024: Pada April 2017, Undang-Undang Layanan Pembayaran mengakui Bitcoin sebagai properti yang sah. Seluruh lini waktu peraturan menjadi sangat aktif sejak saat itu.Apakah Cryptocurrency Diatur di Jepang?Mata uang kripto telah diakui sebagai properti sah berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran .
Taiwan Cryptocurrency Crypto Bitcoin Anti Pencucian Uang
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pendiri Binance Dijatuhi Hukuman 4 Bulan Penjara atas Kasus Pencucian UangGold
Baca lebih lajut »
RUU 'Sakti' Ini akan Bikin Pelaku Pencucian Uang Ketar-KetirKPK menilai RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal akan membuat pelaku pencucian uang takut.
Baca lebih lajut »
RI Paling Terakhir Masuk Satgas Anti Pencucian Uang Dunia, Jokowi: Kadang MaluJokowi mengaku bangga tapi juga malu setelah RI masuk sebagai anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundring and Terrorism Financing.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Bakal Terapkan UU Anti Pencucian Uang, Aset Kripto Ikut Jadi SasaranParlemen Uni Eropa menyepakati penggunaan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di wilayahnya. Aset kripto hingga perusahaan kripto masuk kategori dalam lingkup pengaturannya.
Baca lebih lajut »
Era Baru Rezim Anti Pencucian UangBergabung dengan FATF tak hanya memberi banyak manfaat, tetapi juga dapat memunculkan risiko dan tantangan baru.
Baca lebih lajut »
Kanada Denda Binance Rp 70,3 Miliar Terkait Pelanggaran Pencucian UangKanada: Binance telah gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing ke badan intelijen meskipun ada beberapa tenggat waktu.
Baca lebih lajut »