Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) meminta kepastian kepada Pemerintah mengenai pembayaran utang rafaksi minyak goreng.
. Sebab, hingga saat ini belum ada komunikasi baik lisan maupun tulisan kepada pihaknya, usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan agar utang tersebut dibayarkan.Ketua Umum Aprindo , Roy Mandey mengatakan Pemerintah saat ini harus bertanggung jawab atas utang rafaksi minyak goreng ini sebelum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden.
Dia menyebut, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai utang itu. Menurutnya, setelah adanya instruksi Luhut itu pun, pihaknya belum melakukan komunikasi pembayaran utang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya Dia menegaskan bahwa dari sisi hukum pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran kepada pengusaha.
Indonesian Petroleum Association memiliki harapan yang besar kepada Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, untuk menggairahkan kembali industri hulu migas di RI. Ingin menikmati drama Korea favorit tanpa harus berlangganan layanan berbayar? Temukan langkah-langkah sederhana menggunakan browser Yandex untuk menonton ratusan judul.
Utang Rafaksi Migor Minyak Goreng Jakarta Aprindo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penetrasi 5G di Indonesia Masih Lambat, CEO XL Axiata Dian Siswarini Tagih Janji Insentif PemerintahMahalnya harga paket selular disebabkan oleh tingginya biaya sewa spektrum frekuensi untuk jaringan 5G.
Baca lebih lajut »
Peran ”Drone” Kian Strategis untuk PertahananKeseriusan pemerintah bisa ditunjukkan melalui kepastian anggaran untuk penelitian, pengembangan, dan pengadaan ”drone”.
Baca lebih lajut »
AHY Bagikan Sertifikat Tanah ke 16 Gereja di Jawa TimurMenteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembagian sertifikat sebagai langkah pemerintah memberi kepastian hukum.
Baca lebih lajut »
Jadwal Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Masih TentatifKepastian jadwal kunjungan Paus Fransiskus ke Tanah Air menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah Indonesia dan Vatikan.
Baca lebih lajut »
Kemenperin Sahkan Aturan Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk ElektronikRegulasi ini merupakan upaya konkret dari pemerintah dalam menciptakan kepastian berinvestasi bagi pelaku industri di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Berkomitmen Melanjutkan Program Pemerintah, PAN Yakin Transisi Pemerintah Jokowi ke Prabowo Tak Akan Ada HambatanBerita Berkomitmen Melanjutkan Program Pemerintah, PAN Yakin Transisi Pemerintah Jokowi ke Prabowo Tak Akan Ada Hambatan terbaru hari ini 2024-04-28 19:14:49 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »