Syarief Hasan soal Usul TNI Tugas di Kementerian: Khianati Reformasi

Syarief menilai wacana ini bertentangan dengan Reformasi TNI.

Mengenai hal ini, politisi senior Partai Demokrat ini mengimbau agar peran dan fungsi TNI dipertajam/diperkuat. Sebab, ia menilai wacana ini kontraproduktif dan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

"Saya kira yang terpenting penguatan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Energi militer haruslah difokuskan sepenuhnya di sana, jangan justru membuat bias menjadikan militer memerankan fungsi sosial politik," imbuh Syarief. Syarief menambahkan Kementerian Pertahanan memiliki banyak perwira dengan kapasitas dan integritas tinggi. Sayangnya, mereka memiliki ruang sempit sehingga tidak memiliki jabatan dan jenjang yang terbatas.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Harga Mi Instan dan Tarif Ojol Bakal Naik, Syarief Hasan Bereaksi KerasWakil Ketua MPR RI Syarief Hasan berkomentar soal tarif ojol dan harga mi instan yang bakal naik, simak selengkapnya mprri
Baca lebih lajut »

Kala Usulan Luhut 'Dimentahkan' Jokowi Soal Revisi UU TNIMenkomarimves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan UU TNI agar seorang perwira bisa betugas di kementerian/lembaga
Baca lebih lajut »

Jokowi: Kebutuhan TNI Masuk Kementerian Belum Mendesak - Tribunnews.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebutuhan TNI aktif di Kementerian atau Lembaga belum mendesak.
Baca lebih lajut »

Respons Jokowi soal TNI Aktif di Kementerian: Belum Mendesak | merdeka.comDitemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/5), Luhut mengatakan revisi UU TNI perlu dilakukan agar perwira TNI AL bisa membantu Kemenko Kemaritiman.
Baca lebih lajut »

Jokowi Tolak Usulan Luhut soal TNI di Kementerian: Belum MendesakPresiden Jokowi menilai usulan Menko Luhut untuk revisi UU TNI agar perwira TNI bisa menjabat di Kementerian belum diperlukan saat ini.
Baca lebih lajut »

Koalisi Masyararakat Sipil Tolak Kembalinya Dwi Fungsi ABRI |Republika OnlinePejabat pemerintahan maupun DPR semestinya menjaga reformasi TNI.
Baca lebih lajut »