Partai Buruh dan Gelora menilai syarat parpol dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak adil.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan sejumlah perwakilan dari organisasi buruh mengepalkan tangan di atas mobil komando saat melakukan aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis .
”Aturan pencalonan itu menyimpang dari prinsip keadilan pemilu dan persamaan kesempatan di antara partai-partai politik peserta Pemilu 2024,” ujar Said.Sejumlah spanduk dan poster bergambar warga masyarakat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota Bogor pada Pilkada 2024 terlihat terpasang di Jalan Raya Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu .
Salahudin berharap MK dapat menggelar sidang cepat untuk memutus uji materi tersebut. Putusan diharapkan bisa dibacakan sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlangsung pada 27-29 Agustus. Dengan demikian, putusan dapat diimplementasikan pada Pilkada 2024. Sikap MK yang menjamin hak parpol ”tanpa kursi” untuk ikut mengusulkan pasangan calon bahkan dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007 melalui Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007. ”Jadi, sampai hari ini MK tidak pernah mengubah pendiriannya terkait hal tersebut,” tuturnya.
Uji Materi Mahkamah Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Buruh dan Partai Gelora resmi ajukan gugatan UU Pilkada ke MKPartai Buruh dan Partai Gelora resmi mengajukan gugatan terhadap Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan menyerahkan berkas ...
Baca lebih lajut »
Partai Buruh dan Partai Gelora Hari Ini Resmi Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MKJPNN.com : Partai Buruh bersama Partai Gelora hari ini, Selasa (21/5/2024) secara resmi menyerahkan berkas permohonan uji materiil UU Pilkada ke Mahkamah K...
Baca lebih lajut »
Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MKPartai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat 3
Baca lebih lajut »
Partai Buruh dan Gelora Bakal Gugat Aturan Pencalonan Kepala Daerah ke MKPartai Buruh dan Partai Gelora akan mengajukan uji materil atau judicial review terhadap aturan pencalonan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Partai Buruh dan Gelora Yakin MK Kabulkan Gugatan UU PilkadaPartai Buruh bersama Partai Gelora resmi menyerahkan berkas permohonan uji materiil Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/5).Ketua Tim
Baca lebih lajut »
Partai Buruh dan Gelora Gugat Aturan Pencalonan PilkadaPartai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan terhadap aturan pencalonan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/5), sekitar pukul 14.00
Baca lebih lajut »