Mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menyetujui wacana Pilkada melalui DPRD yang digulirkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso menyatakan setuju atas wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Wacana ini digulirkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sutiyoso , pemilihan secara langsung membutuhkan biaya politik yang tak sedikit. Berbeda dengan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD . 'Karena untuk ongkos kampanye itu selalu besar,' katanya kepada Tempo, pada Kamis, 26 Desember 2024.
Sutiyoso merupakan mantan Gubernur Jakarta yang terpilih melalui DPRD. Dia terpilih dengan sistem itu sebanyak dua periode, yakni 1997 hingga 2007. Sutiyoso bercerita bahwa ketika terpilih di periode pertamanya, tak ada sepeser uang yang dikeluarkan untuk ongkos politiknya. Di periode kedua, ujarnya, memang ada biaya yang dikeluarkan tetapi tidak besar. 'Jujur saja saya mengeluarkan duit di periode kedua. Itu untuk melobi mereka (anggota DPRD), undang makan,' ucapnya. Dia mengatakan ajakan lobi dengan sejumlah anggota DPRD kala itu untuk menyampaikan visi misi, serta programnya bila terpilih. Selain alasan biaya, Sutiyoso menilai bahwa Pilkada melalui DPRD terbilang demokratis. Sebab, ujarnya, anggota DPRD merupakan representasi dari rakyat di tiap daerah. Dia mengatakan bahwa Pilkada melalui DPRD masih relevan diterapkan di era saat ini. Meski sepakat dengan wacana tersebut, Sutiyoso menilai bahwa tetap ada kekurangan dalam implementasinya. Salah satunya potensi adanya politik uang antara calon kepala daerah dan anggota DPRD. Namun, dia menilai bahwa hal itu bisa diminimalisir dengan pengawasan yang ketat dari penyelenggara pemilihan. Di samping itu, dia mengusulkan agar regulasi ihwal presidential treshold dihapus, sehingga calon dari jalur independen bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada. 'Jadi saingannya banyak, sehingga kemungkinan memperoleh calon terbaik itu lebih tinggi,' ucap Sutiyos
PILKADA DPRD Sutiyoso PEMILIHAN BIAYA POLITIK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Respon Wacana Pilkada Dipilih DPRDPartai Keadilan Sosial (PKS) merespons wacana Presiden Prabowo Subianto mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKS menilai ada plus dan minus terkait wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung itu. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin mengatakan nilai plus dari Pilkada dipilih DPRD terhadap partai dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut pada Pilkada mendatang. Menurut Khoirudin, ketika Pilkada langsung partai kecil memiliki ruang sama untuk mengusung calon.Sementara kekurangan Pilkada dipilih DPRD bakal disampaikan DPP PKS. Khoirudin mengatakan, PKS masih melakukan pengkajian terkait Pilkada dipilih DPRD.
Baca lebih lajut »
Prabowo Subianto Setuju Pilkada Lewat DPRD, Mengapa?Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju dengan usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD, seperti yang diutarakan oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Prabowo berpendapat bahwa sistem demokrasi saat ini terlalu mahal dan perlu dikaji kembali. Usulan ini menuai berbagai perdebatan, dengan beberapa pihak melihat potensi keuntungan dan kerugiannya.
Baca lebih lajut »
Mendagri Setuju Pilkada Diwakili DPRD, AlasannyaMendagri Tito Karnavian setuju rencana pilkada bisa diwakili DPRD. Alasannya, karena banyak BUMD di Indonesia yang merugi dan berdampak pada PAD. Mendagri meminta kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar fokus mencari pendapatan.
Baca lebih lajut »
Rano Karno Tanggapi Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Kalau Semua Setuju Kita Lakukan!Doel mengakui proses Pilkada berjalan dengan waktu yang tidak sebentar dan memakan biaya yang tinggi.
Baca lebih lajut »
Setuju Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR Ancang-ancang Revisi Omnibus Law Politik'Bagi Komisi II DPR RI hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap Omnibus Law politik...'
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Setuju Pilkada Langsung Ditiadakan: Lewat DPRD Demokrasi juga, tapi PerwakilanMendagri Tito setuju Pilkada langsung ditiadakan
Baca lebih lajut »