Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan tuntutan yang diajukan pemohon dalam perkara Perselisihan ...
Tangkapan layar - Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei bertajuk"Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres" yang dipantau secara daring, Minggu . ANTARA/Nadia Putri Rahmani
"Mayoritas tidak setuju. Ada 63,4 persen responden yang tidak setuju," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk "Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres" secara daring di Jakarta, Minggu.
Indikator Politik Indonesia juga menanyakan sikap responden soal petitum agar dilakukannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas juga memilih tidak setuju. Berdasarkan basis partai, lanjutnya, sebesar 55,1 persen pendukung PDI Perjuangan cenderung tidak setuju dengan tuntutan tersebut. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinambungan aspirasi antara elite politik dan masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Survei untuk MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Hasilnya Mayoritas Publik Percaya Bakal AdilSecara umum, kata dia, semua kategori demografi cenderung percaya terhadap kemampuan MK mengeluarkan putusan yang adil.
Baca lebih lajut »
Tidak Punya Langkah Khusus Sikapi Gugatan PHPU Pileg, KPU: Sama Seperti PilpresKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak punya langkah khusus dalam melakukan persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Baca lebih lajut »
Putusan PHPU Pilpres oleh MK Diminta Harus Penuhi Rasa Keadilan PublikSaya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan
Baca lebih lajut »
Hakim MK Butuh Keberanian Tingkat Dewa Putuskan PHPU PilpresPublik harap-harap cemas menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia,
Baca lebih lajut »
Hingga Hari Ini MK Gelar RPH Terakhir Sebelum Putusan PHPU Pilpres 2024 BesokMenjelang putusan PHPU Pilpres 2024 hingga hari ini, Minggu (21/4/2024) Mahkamah Konstitusi (MK) masih melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Baca lebih lajut »
Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Hakim MK Diyakni Bakal Bersikap Profesional dan AdilPimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) berkomitmen mengkawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca lebih lajut »