Masyarakat melihat aksi unjuk rasa itu murni untuk menentang revisi UU KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil riset yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan jika masyarakat percaya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak ditunggangi. Mereka yakin kalau demo itu dilakukan dua kelompok berbeda.
Sementara itu, 16,4 persen percaya kalau demonstrasi digerakkan oleh orang yang anti-Presiden Jokowi. Sabanyak 11,8 persen berpendapat jika demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi orang-orang anti-Jokowi. Sebesar 25 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu. "Jadi, masyarakat bisa membedakan mana yang anti-Jokowi atau menggagalkan pelantikan presiden dengan mahasiswa yang arus utamanya menentang revisi UU KPK," kata Djayadi di Jakarta, Ahad .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei LSI: Publik Percaya Demo Mahasiswa tidak DitunggangiSurvei LSI dilaksanakan pada 4-5 Oktober.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Responden Percaya Demonstrasi Mahasiswa Tak Ditunggangi'Kalau kita lihat hanya 11,8 persen publik yang menyatakan bahwa demonstrasi itu ditumpangi oleh orang-orang anti Jokowi,'
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 12,9% Masyarakat Tolak Presiden Terbitkan Perppu KPKHasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Survei LSI, Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPKHasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPKDirektur Eksekutif (LSI) Djayadi Hanan mengungkap, survei menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung aksi mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Hasil Revisi'Hanya 5,9 persen yang menyatakan menentang demonsttasi tersebut khususnya menyangkut revisi UU KPK. Selebihnya netral, 31 persen,'
Baca lebih lajut »