Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan merilis hasil survei terkait Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia menyatakan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden mengatakan sumber investasi asing bagi Sumber Daya Alam harus dibatasi oleh pemerintah.
Pada sektor tambang, lanjut dia, 58 persen responden menyatakan setuju investasi asing untuk dibatasi. Kemudian, lanjut dia, pada perdagangan dan impor sampah, responden yang setuju dengan pembatasan investasi asing sebanyak 54 persen. "Hasilnya, responden menilai asing akan bekerja untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk rakyat Indonesia sebanyak 30 persen," papar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei LSI: BUMN dan Koperasi Warga Dinilai Paling Pantas Mengelola SDADirektur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan merilis hasil survei terkait Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Publik Setuju Pemerintah Sedang Lakukan Terbaik Seimbangkan Ekonomi-LingkunganLembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Publik Sambut Baik Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Penjagaan Lingkungansurvei LSI menyebutkan pubik menyambut baik upaya pemerintah menjaga pembangunan ekonomi dan penjagaan lingkungan.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Tak Sepakat Investasi Asing di Sumber Daya AlamSurvei LSI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju investasi asing di sektor sumber daya alam.
Baca lebih lajut »
Mayoritas Publik Percaya Korupsi Sumber Daya Alam TinggiPublik juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan elite politik, baik di pusat maupun daerah.
Baca lebih lajut »
Komisi Kejaksaan Bantah Alasan Jaksa Pinangki Dipecat Tak Hormat karena Desakan Publik - Tribunnews.comKetua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak membantah alasan jaksa pinangki dipecat tak hormat karena desakan masyarakat.
Baca lebih lajut »