Adapun responden yang menganggap menguatkan KPK sebesar 18 persen sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Hal itu dipaparkan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis temuan survei Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik di Erian Hotel, Jakarta, Minggu .
"Nah lihat ini, hampir 71 persen dari publik yang tahu revisi UU KPK itu menyatakan bahwa UU revisi itu melemahkan KPK, 70,9 persen ya. Mayoritas mutlak ini meskipun tidak seluruhnya," kata Djayadi. Sebelum ke pertanyaan tersebut, pada awalnya ada 1.010 responden yang ditanya apakah mereka mengetahui unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah untuk memprotes sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang.
Hasilnya, 86,6 persen responden mengetahui bahwa demonstrasi mahasiswa itu salah satunya menentang UU KPK hasil revisi. Sementara, 8,8 persen responden tidak tahu. Sisanya tidak menjawab. Dalam survei ini, LSI mengambil responden secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya pada Desember 2018 hingga September 2019 yang berjumlah 23.760 orang dan punya hak pilih.Halaman Selanjutnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Survei: Sebagian Besar Orang Tidak Percaya Mobil OtonomKetidakpercayaan itu disampaikan Automobile Association, asosiasi otomotif di Inggris, yang melakukan survei pada 21 ribu orang.
Baca lebih lajut »
Badan Geologi survei area semburan sumur minyak SurabayaTim Badan Geologi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibantu Dinas Lingkungan Hidup Surabaya melakukan survei permukaan tanah di area ...
Baca lebih lajut »
Survei BI: Optimisme Konsumen Terhadap Ekonomi MelemahPelemahan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tercermin dari IKK September 2019 yang turun dari 123,1 pada bulan...
Baca lebih lajut »
Terbitkan Perpu KPK, Jokowi Tidak Melanggar Pasal Pemakzulan - Analisa - www.indonesiana.idTerbitkan Perpu KPK, Jokowi Tidak Melanggar Pasal Pemakzulan
Baca lebih lajut »