Survei Kedai Kopi, 59,5% Responden Sebut Ada Ketimpangan Hukum di Indonesia

Indonesia Berita Berita

Survei Kedai Kopi, 59,5% Responden Sebut Ada Ketimpangan Hukum di Indonesia
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 58 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 51%

Survei Kedai Kopi, 59,5% Responden Sebut Ada Ketimpangan Hukum di Indonesia Sindonews BukanBeritaBiasa .

JAKARTA - Disparitas atau ketimpangan perlakuan dalam penegakan hukum dinilai masih terjadi di Indonesia. Hal itu terungkap usai Lembaga Survei KedaiKOPI merilisnya, Kamis lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan 59,5% dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan bila 71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki.

Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara , menimbulkan efek jera , dan dikembalikan kepada nasabah ."Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia," kata Hendri Satrio.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Survei Charta Politika: Sebanyak 43,8% Masyarakat Tak Yakin Kebijakan PPKM dapat Berjalan Baik - Tribunnews.comSurvei Charta Politika: Sebanyak 43,8% Masyarakat Tak Yakin Kebijakan PPKM dapat Berjalan Baik - Tribunnews.comSurvei Charta Politika: Sebanyak 43,8% Masyarakat Tak Yakin Kebijakan PPKM dapat Berjalan Baik via tribunnews
Baca lebih lajut »

Survei Charta Politik: Anies Unggul di Pemilih Nasdem, PKS, Hanura, PBB dan PANSurvei Charta Politik: Anies Unggul di Pemilih Nasdem, PKS, Hanura, PBB dan PANSurvei Charta Politika mengungkap Gubernur DKI, Anies Baswedan meraih elektabilitas 17,8% dan unggul di konstituen NasDem, PKS, Hanura, PBB, dan PAN
Baca lebih lajut »

Survei Charta Politika Tunjukkan Baliho Tak Efektif Dongkrak ElektabilitasSurvei Charta Politika Tunjukkan Baliho Tak Efektif Dongkrak ElektabilitasSurvei Charta Politika menunjukkan baliho tak berkorelasi demgan elektabilitas bakal capres 2024.
Baca lebih lajut »

Survei Capres 2024, Ganjar Tertinggi Tinggalkan Prabowo dan AniesSurvei Capres 2024, Ganjar Tertinggi Tinggalkan Prabowo dan Anies'Saya bisa pertanggungjawabkan data mas Ganjar memang nomor satu secara statistik. Tetapi Anies dan Prabowo masih dalam selisih margin of error,' ujar Yunarto.
Baca lebih lajut »

Survei: Banyak Pasang Baliho, Elektabilitas Puan Maharani - Airlangga 1 PersenSurvei: Banyak Pasang Baliho, Elektabilitas Puan Maharani - Airlangga 1 PersenDirektur Eksekutif Charta Politika menilai hasil survei menunjukkan pemasangan baliho tak berkorelasi dengan elektabilitas tokoh. TempoNasional
Baca lebih lajut »

Charta Politika: Jawa-Bali Dominasi Survei Kepuasan Kinerja Jokowi - Ma'rufCharta Politika: Jawa-Bali Dominasi Survei Kepuasan Kinerja Jokowi - Ma'rufSurvei Charta Politika menunjukkan sebanyak 62,4 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin. TempoNasional
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 02:49:07