Cecep menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait nasib PPPK hasil seleksi tahap pertama dari jalur honorer K2. PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Nasib 51 ribu PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019 yang hingga saat ini belum jelas, mengundang protes honorer K2 maupun non-K2. Pasalnya, dengan belum selesainya pengangkatan PPPK tahap pertama jalur honorer K2 itu, otomatis rekrutmen berikutnya belum bisa digelar. Mereka khawatir honorer K2 yang belum lulus PNS maupun PPPK nasibnya semakin tidak jelas karena tenggat waktu penyelesaian honorer hanya sampai 2023.
Kami sampai saat ini masih bekerja tetapi banyak teman kami yang lulus PPPK tidak digaji lagi," kata Ketum DPP FAGAR Kabupatem Garut Cecep Kurniadi kepada JPNN, Minggu . Cecep pun mengungkapkan kegundahan hatinya dalam surat untuk Presiden Joko Widodo. Dia berharap presiden membaca surat terbuka tersebut agar ada perhatian pemerintah. Berikut surat khusus untuk Presiden Jokowi yang ditulis Cecep mewakili suara hati honorer K2, baik yang sudah lulus PPPK maupun belum.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Seruan Lagi dari Pak Jokowi untuk Pemda soal Pandemi CoronaPresiden Jokowi meyakini penyebaran virus corona bisa ditekan dengan cara tes COVID-19 yang masif terhadap warga di daerah. Viruscorona
Baca lebih lajut »
Jokowi Sebar Sembako ke Warga Terdampak Corona, Yakin Tepat Sasaran?Jokowi akan menggelontorkan bansos sembako ke keluarga yang terimbas virus Corona. Yakin tepat sasaran? Sembako via detikfinance
Baca lebih lajut »
Kapan Bantuan Sembako dari Jokowi Mengalir Buat Warga Jabodetabek?Bansos sembako dari Jokowi yang disalurkan lewat Kemensos sudah siap untuk disebarkan. Kapan mulai disebar? Gula via detikfinance
Baca lebih lajut »
Survei: 52 Persen Warga Anggap Jokowi Cepat Tangani CoronaResponden dari DKI Jakarta paling banyak yang menganggap pemerintahan Presiden Jokowi lambat menangani virus corona.
Baca lebih lajut »
THR Jokowi dan DPR Dihapus, Uang Rp5,5 T DihematMenkeu Sri Mulyani mengatakan penghapusan THR presiden, menteri, DPR tahun ini menghemat belanja negara Rp5,5 triliun.
Baca lebih lajut »
Ini Pasal-pasal Perpu Covid-19 Jokowi yang Digugat Amien Rais dkkPerpu Covid-19 yang dikeluarkan Jokowi digugat 24 tokoh. Dianggap rentan disalahgunakan dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca lebih lajut »