Anggota Komisi V DPRD Jabar Dadang Supriatna menyatakan tak bermaksud menyalahgunakan wewenangnya dengan membuat surat rekomendasi...
"Kami yakin sistem PPDB ini sudah bagus untuk dijalankan. Ketika ternyata satu anggota kami melakukan seperti ini, ini mencederai kesepakatan di antara kami," tegas Abdul Hadi, Jumat .
"Yang harus dipahami juga, pimpinan di DPRD bukan struktur atasan. Jadi kami dari pimpinan fraksi tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun kepada anggota. Kami masing-masing independen. Dari komisi sendiri, ini adalah pencederaan dari kesepakatan," tandasnya. Dadang menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak atas perbuatannya. Dia juga menyatakan, tidak bermaksud menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Jabar dengan membuat surat rekomendasi tersebut."Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya perbuat," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPRD Jabar Itu Akhirnya Minta Maaf, Khilaf Bikin Surat Rekomendasi Siswa untuk PPDB - Tribun JabarAnggota DPRD Jabar Itu Akhirnya Minta Maaf, Khilaf Bikin Surat Rekomendasi Siswa untuk PPDB via tribunjabar matalokalmenjangkauindonesia
Baca lebih lajut »
Beredar Surat Rekomendasi Siswa dari Anggota DPRD Jabar |Republika OnlineDadang Supriatna berjanji tidak akan membuat surat rekomendasi siswa lagi.
Baca lebih lajut »
DPRD Jabar Soroti Potensi Sertifikat Palsu di Jalur Prestasi PPDBWakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi meminta agar panitia PPDB Jabar 2020 berhati-hati dalam melakukan verifikasi pendaftar dari jalur prestasi. Begini penjelasannya: Jabar PPDB
Baca lebih lajut »
Komisi VI-Menteri BUMN Raker Bahas Program PENPolitisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemberian dana dukungan Pemerintah nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X Dorong Unusia Jadi Kampus Riset |Republika OnlineUnusia harus terdepan terkait data dan kajian mengenai keislaman dan keindonesiaan.
Baca lebih lajut »
Komisi II Rapat dengan Menkeu Bahas Tambahan Biaya PilkadaRencananya rapat juga akan diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Baca lebih lajut »