Apindo menyurati Presiden Jokowi soal pandangannya terhadap program Tapera pada 2016, namun tak ditanggapi hingga PP Tapera terbit 20 Mei lalu.
Namun, Jokowi belum kunjung menanggapi surat itu, bahkan sampai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024 silam.
"Karena kita juga ingin supaya pada akhirnya visi untuk masyarakat miskin dapat rumah, itu bagus. Kami di sini ingin memberikan masukan kepada pemerintah lebih jauh, kenapa ini juga tidak bisa diimplementasikan?" ujarnya.Lihat Juga :"Makanya semua aturan itu perlu ada analisa, namanya regulation impact assessment. Ini perlu untuk pemangku kepentingan terkait dilibatkan sebelum ini resmi keluar," tegasnya.
"Nanti kita siapkan kursi kita. MA itu kan jalur terakhir, kalau memang benar-benar kita enggak bisa ada kesepakatan sama pemerintah, ya pada akhirnya kan harus melakukan judicial review, tapi kan kita upayakan dulu," jelas dia. Ia kemudian menegaskan bahwa pengusaha bukan ingin menggagalkan PP Tapera, namun hanya mencoba merevisi UU yang sudah ada. Yang pengusaha tolak adalah pembebanan simpanan bersifat wajib, bukan sukarela.
Shinta Kamdani Pp Tapera Simpanan Wajib Tapera Tapera Tabungan Perumahan Rakyat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
12 Dasar Hukum Pengelolaan Iuran Tapera yang Potong Gaji Karyawan, Salah Satunya Sesuai KeadilanDalam laman resmi Tapera, tercatat bahwa 3 menteri Presiden Jokowi juga menjabat sebagai anggota Komite Tapera.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Jokowi dan BP Tapera Soal Aturan Gaji Karyawan Dipotong Buat TaperaGaji para pekerja termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, akan dipotong sebesar 3 persen per bulan sebagai iuran peserta Tapera.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Potong Gaji untuk Tapera Ditolak Sejak 2016, Memberatkan Perusahaan dan PekerjaKetua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani menegaskan, penolakan ini mewakili kelompok pengusaha dari berbagai sektor.
Baca lebih lajut »
Sudah Lama Kirim Surat ke Jokowi, Pengusaha Kaget Iuran Tapera Mendadak KeluarApindo sudah lama mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi perihal penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
Baca lebih lajut »
KSPSI Bakal Kirim Surat Keberatan ke Jokowi Buntut Masalah TaperaPresiden KSPSI Andi Gani mengatakan akan menyurati Presiden Jokowi terkait penolakan buruh menerapkan program Tapera.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Kirim Surat ke JokowiAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca lebih lajut »