Indonesian Corruption Watch researcher, Kurnia Ramadhana, assessed that the material review process for General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning Nominations for Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD is very long.
a>. It is hoped that the decision will be issued soon so that it can be implemented in the nomination of members of the DPR, provincial DPRD, district/city DPRD and DPD in the 2024 Legislative Election.
If the material test is accepted, it will impact several former convicts who have not yet passed the five-year hiatus period, thereby reducing the number of former convicts who participate in the legislative election.
Material testing must be decided quickly so that political parties can immediately replace prospective candidates who do not meet the requirements.
Researcher from Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi , Fadli Ramadhanil, evaluated that Supreme Court did not capture the urgency of the request for a quick decision on the matter. If the verdict is released before the establishment of the Permanent Voters List , there will be many excuses for the General Election Commission not to implement it.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Dukung Tilang Uji Emisi untuk Kendaraan Penyumbang Polusi UdaraUji emisi yang dilakukan oleh DLH DKI Jakarta bagi motor dan mobil sudah sangat baik karena penyumbang polusi udara salah satunya ialah dari kendaraan bermotor.
Baca lebih lajut »
Nama Aslinya Sri Mulyati Terungkap, Bebizie Kesal Jadi Bahan TertawaanBebizie jadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Takalar Diduga Aniaya Kekasihnya Hingga Babak BelurDugaan penganiayaan itu pun telah dilaporkan ke Polsek Tebet, Jaksel.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Penahanan Ijazah di SMA Lampung Tengah, Ketua DPRD Lampung Pastikan Ijazah DiberikanKetua DPRD Lampung, Mingrum Gumay menanggapi beredarnya video pengakuan terkait penahanan ijazah pelajar di SMA Negeri 1 Terusannyunyai, Kabupaten Lampung Tengah .
Baca lebih lajut »
Wayan Koster akui kerja sama lima tahun dengan DPRD Bali berjalan baikGubernur Bali Wayan Koster mengakui kerja sama selama lima tahun antara pemerintah provinsi dalam hal ini pejabat eksekutif dengan legislatif DPRD Bali ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Heru Budi Buka Posko Pengaduan Polusi UdaraWibi Andrino mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak polusi udara.
Baca lebih lajut »