Pemprov Sumut masih menunggu hasil perampungan konsep new normal dari pemerintah kabupaten dan kota.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait Covid-19 di Medan, Sumatera Utara, Senin . - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan penerapan kehidupan yang baru beradaptasi dengan Covid-19 kepada Menteri Kesehatan pada 20 Juni 2020 mendatang.
di zona merah, hijau dan kuning di kabupaten/kota berbeda - beda. Sehingga, Pemprov Sumut menunggu masukan dari daerah," ujar Edy Rahmayadi, Rabu . "Untuk daerah zona merah, seperti Kota Medan, Pematang Siantar, Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun maupun daerah lainnua, penerapannya akan diawasi secara ketat," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Swasembada Gula di Sumut masih Terhambat Urusan Lahan HGU IlegalTarget dan strategi swasembada gula dipastikan akan terhambat karena masih ada penguasaan lahan hak guna usaha (HGU) ilegal atau tidak sah.
Baca lebih lajut »
Polda Sumut Tembak Mati Gembong Narkoba Jaringan InternasionalPetugas Polda Sumatera Utara (Sumut) menembak mati Muhammad Yusuf Nasution alias Yusuf, satu di antara tiga gembong narkoba...
Baca lebih lajut »
Polisi tembak bandar narkoba di SumutTersangka MY terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan kepada petugas. Sementara total barang bukti yang disita yakni 15 kilogram sabu. narkoba bandarnarkoba
Baca lebih lajut »
Sumut Segera Usulkan Penerapan New Normal ke MenkesGubernur Sumut, Edy Rahmayadi meminta bupati/wali kota di daerahnya menyesuaikan diri dengan rencana penerapan new normal.
Baca lebih lajut »
Sebanyak 957 Pasien Positif Corona di Sumut DiisolasiGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut mencatat penambahan 25 pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit hingga totalnya 957, Selasa (16/6).
Baca lebih lajut »
Tak Kebagian Bansos Covid-19, Ratusan Warga Blokade Jalan Nasional Sumut-SumbarWarga yang tidak kebagian bantuan menuding Kepala Desa setempat tidak transparan dalam pembagian bansos BLT yang bersumber dari dana desa.
Baca lebih lajut »