Terkait viral kasus pengiriman sepatu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan ditemukan persoalan pada nilai sepatu yang dilaporkan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, kasus viral pengiriman sepatu yang dikena bea masuk lebih tinggi dari harga belinya telah diselesaikan. Ia mengatakan, denda akibat nilai yang dilaporkan Perusahaan Jasa Titipan lebih rendah itu telah selesai dibayar oleh PJT dalam hal ini DHL.
'Ternyata ditemukan persoalannya pada nilai sepatu tersebut diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan DHL lebih rendah. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya dan ini akibatkan pembayaran denda,” ujar Sri Mulyani. 'Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah dan terus membantu memberikan masukan maupun dukungan lain agar pelayanan dan kinerja Bea Cukai dan Kementerian Keuangan terus membaik,” tulis dia.Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 JutaAdapun terkait kasus pengiriman sepatu yakni saat Radhika Althaf alami lonjakan bea saat membeli sepatu bola dari laman belanja asal Jerman pada 15 April 2042 dengan harga 500 euro atau Rp 10.301.000.
Namun, setelah melakukan pengecekan dengan pihak DHL terkait Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak barang miliknya, ternyata memang benar bahwa tarif fantastis tersebut dikenakan untuk dirinya. 'Aku tanya dong, kenapa kesalahan PJT dibebankan kepada aku? Aku kan tidak tahu menahu perihal proses administrasi yang dilakukan oleh PJT. pihak Bea Cukai beralasan karena peraturannya memang seperti itu,' sebutnya, kecewa.Dituduh Unver-InvoicingPada sesi zoom meeting tersebut, solusi yang ditawarkan oleh Bea Cukai RI kepada Althaf adalah mengajukan keberatan namun dengan tanpa ada garansi akan dikabulkan, bahkan bisa-bisa penetaapan denda menjadi lebih besar.
Bea Cukai Sepatu Impor Impor Perusahaan Jasa Titipan Bea Masuk Denda
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hakim MK Mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Terkait Pemblokiran Anggaran K/LSejumlah jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keputusan untuk menerapkan pemblokiran anggaran kementerian atau lembaga (K/L) melalui kebijakan yang dikenal dengan automatic adjustment.
Baca lebih lajut »
Menteri Keuangan Sri Mulyani Hadiri Sidang MK Terkait PHPU 2024Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sosok yang sangat dinanti oleh publik hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Bersama tiga menteri lainnya, Sri Mulyani dipanggil untuk menjelaskan hiruk pikuk penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca lebih lajut »
MK Tanya Terkait BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani Akui Belum EksekusiMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, Kementerian Keuangan akan menambah anggaran Kementerian Sosial untuk BLT Mitigasi risiko pangan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani di Sidang MK: Penyusunan APBN 2024 Tak Terkait CapresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang sengketa Pilpres di MK menegaskan proses penyusunan APBN 2024 tidak ada kaitannya.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani akan Penuhi Panggilan MK terkait Pemeriksaan Sidang Sengketa Hasil PilpresBerita Sri Mulyani akan Penuhi Panggilan MK terkait Pemeriksaan Sidang Sengketa Hasil Pilpres terbaru hari ini 2024-04-03 10:47:39 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Sebut Kondisi APBN Seperti Timnas U-23Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan kondisi APBN seperti Tim Nasional Indonesia U-23 yang menang melawan Korea Selatan.
Baca lebih lajut »