Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan pedoman untuk pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan pidato utama dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis . Panduan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.
"Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah," bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7 Tahun 2025 dikutip Selasa .Berdasarkan pasal 6, pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
Pemda Tkd Wajib Pajak Sri Mulyani
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani Rilis Daftar 16 Belanja Kementerian yang Terdampak Instruksi Pemangkasan AnggaranSri Mulyani keluarkan edaran pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Belanja alat tulis kantor dipangkas 90 persen.
Baca lebih lajut »
Kemenag Rilis Panduan Makan Bergizi Gratis untuk SantriKementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan makan bergizi gratis (MBG) untuk seluruh pesantren di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan memperkuat karakter santri.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ungkap Rp194,8 Triliun Anggaran Habis untuk Sektor Kesehatan, Ini yang Paling Bikin BoncosBerita Sri Mulyani Ungkap Rp194,8 Triliun Anggaran Habis untuk Sektor Kesehatan, Ini yang Paling Bikin Boncos terbaru hari ini 2025-01-05 18:49:16 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Jelaskan Perubahan Tarif PPN, Tetap 11% untuk Barang Non MewahMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan tentang perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Meskipun awalnya diumumkan akan naik menjadi 12% untuk semua barang, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetapkan tarif PPN 11% untuk barang-barang non mewah, dengan skema dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 sebagai faktor pengali tarif PPN 12% dan harga jual.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Tahun 2024 Tahun yang Berat untuk IndonesiaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan ekonomi di tahun 2024, terutama di kuartal awal yang dipicu oleh El Nino dan disrupsi rantai pasok. Ia menekankan upaya pemerintah untuk melindungi ekonomi dan masyarakat dari tekanan global.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Resmi Berikan Insentif PPnBM untuk EVMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan pemberian insentif fiskal berupa PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik sepanjang tahun ini.
Baca lebih lajut »