Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuat pernyataan yang membuat sebagian politikus kurang nyaman.
Bahlil menyebut bahwa sebagian pengusaha meminta agar pemilihan presiden 2024 dipertimbangkan untuk dimundurkan jadwalnya hingga 2027. Artinya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diperpanjang hingga 2027.
“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," katanya dalam temuan survei Indikator Politik, Minggu . Wacana tersebut sontak mendapatkan kritik banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Luqman Hakim bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Bahlil.
Sebab, pernyataan itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara. Pasalnya, masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama. "Upaya penundaan penggantian Presiden tahun 2024 merupakan tindakan inkonstitusional anti demokrasi dan melawan kedaulatan rakyat, Presiden harus tegur Bahlil," kata Luqman kepadaIa menyebut, teguran ini penting diberikan Kepala Negara agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden Jokowi.Kritik yang tak kalah keras datang dari Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Inikah Kepentingan di Balik Wacana 'Pilpres Mundur' yang Dibawa Bahlil?Bahlil Lahadalia menyuarakan wacana dari kaum pengusaha: Pilpres 2024 mundur ke 2027. Kepentingan ekonomi-politik ditengarai ada di balik wacana ini.
Baca lebih lajut »
Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 DiundurPara pengusaha khawatir perekonomian yang perlahan bangkit dari dampak persoalan pendemi Covid-19 harus menghadapi persoalan politik yang akan memberatkan. Menteri...
Baca lebih lajut »
2.087 IUP Dicabut, Bahlil: Tak Ada Pengusaha Tertentu yang Kendalikan PemerintahMenteri Investasi.Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan zin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai...
Baca lebih lajut »
Demi Pemulihan Ekonomi, Bahlil Klaim Pengusaha Dukung Perpanjangan Jabatan Jokowi hingga 2027MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa dunia usaha mendukung perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027. Sumber:
Baca lebih lajut »
Menteri Bahlil Tandatangani 19 Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan | Ekonomi - Bisnis.comKementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemarin, Senin (10/1/2022).
Baca lebih lajut »
Bahlil: Dunia Usaha Berharap Pemilu DiundurKepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kalangan dunia usaha berharap pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Baca lebih lajut »