RUU Cipta Kerja dinilai memiliki banyak keunggulan
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil membantah jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha.
Menurutnya justru birokrasi lah yang menghambat penciptaan lapangan kerja selama ini. Sehingga diperlukan terobosan untuk mempermudah iklim investasi agar lapangan pekerjaan terbuka seluas-luasnya. "Dengan dimudahkannya orang berinvestasi. Secara tidak langsung itu membuka lapangan pekerjaan yang baru," tegas dia.
"Penyederhanaan perizinan itu tidak semuanya perizinan dihilangkan. Jadi dilihat dari risiko kegiatan usaha itu. Apabila kegiatan usahanya berisiko rendah, maka cukup didaftar, jika risiko sedang atau menengah selain didaftar maka diperlukan standar-standar tertentu atau sertifikat tertentu apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi apabila risiko tinggi, itu tetap kita beri perizinan tetapi dengan aturan tertentu yang tetap dilaksanakan," sambung Andi Tenrisau.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eko Marhaendy: RUU Cipta Kerja Pintu Membuka Lapangan Kerja Bagi MilenialKetua Badan Kajian Strategis Al Washliyah Sumut Eko Marhaendy menyatakan, RUU Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak muda. RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
RUU Cipta kerja Dinilai Bisa Jadi Peluang Perbaikan Iklim Investasi Usai Pandemi CoronaShinta mengatakan, Covid-19 membuat tingkat keyakinan investor atau investor confidence terhadap Indonesia sangat rendah. Hal ini hanya bisa didongkrak dengan perbaikan iklim usaha dan investasi nasional.
Baca lebih lajut »
RUU HIP Disebut Tak Cantumkan TAP MPRS XXV'RUU HIP akan kehilangan rohnya apabila tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.'
Baca lebih lajut »
RUU Permasyarakatan Potensi Obral Remisi Bagi Napi KoruptorMantan Wamenkumham, Denny Indrayana, menyatakan RUU Pemasyarakatan justru berpeluang mengurangi efek jera para pelaku korupsi.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Didesak Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan'Melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU-Pas ini rasanya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan juga pemerintah.'
Baca lebih lajut »
ICW minta pembahasan RUU Pemasyarakatan dihentikan'Merujuk pernyataan salah satu anggota Komisi III DPR RI, pengertian hak kegiatan rekreasional itu nantinya para tahanan atau pun narapidana berhak berplesiran ke pusat perbelanjaan. Tentu alur logika itu tidak dapat dibenarkan,' kata Kurnia. sahabatICW
Baca lebih lajut »