Pemerintah ambil andil dalam kacaunya kerja PLN melalui kebijakan-kebijakan yang memaksa PLN tanpa disertai subsidi APBN yang signifikan.
atau listrik padam serentak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Minggu , menyebabkan PT PLN merugi hingga Rp 839,88 miliar.
Kerugian itu akibat kompensasi yang harus dibayarkan PLN terhadap 21,9 juta pelanggannya yang terdampak gangguan.Penghematan itu berupa pemotongan gaji karyawan dan direksi. Langkah ini dipilih karena PLN tidak mungkin mengandalkan kucuran dana APBN dari pemerintah untuk mengatasinya.Hal ini dikatakan Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan.
“Enak saja kalau dari APBN ditangkap, enggak boleh. Makannya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi,” kata Djoko, seperti dikutip dari pemberitaanMenanggapi hal itu, Pengamat Energi dari Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai, pemotongan gaji karyawan sah-sah saja dilakukan. “Saya kira sepanjang memang tidak melanggar peraturan, tidak melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, ya boleh-boleh saja sih,” ujar Marwan saat dihubungi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wacana PLN tak Monopoli Listrik Mengemuka Lagi
Baca lebih lajut »
Gerindra Dorong Pemerintah Evaluasi Kinerja PLNGerindra menilai ada kesalahan manajemen di dalam PLN.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Minta Efisiensi PLN Tak Bikin Listrik 'Byar Pet'Usai padamnya listrik di sebagian Jawa bagian barat, Pemerintah meminta upaya efisiensi yang dilakukan PLN tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Segera Tunjuk Dirut Definitif PLNPosisi pucuk pimpinan PLN yang masih berstatus pelaksana tugas dinilai menjadi kelemahan perseroan sehingga tak bisa cepat bergerak.
Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Revisi Aturan Kompensasi PLN
Baca lebih lajut »
Kunjungi PLN, Presiden: PLN Mestinya Punya Backup Plan
Baca lebih lajut »