Kemnaker harus tindak perusahaan minta THR kepada perusahaan.
- Ombudsman RI diminta agar membuka ruang lebih besar kepada buruh dan pekerja melalui Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang laporannya tidak ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah dinas tenaga kerja .
Menurut Timboel, persoalan pembayaran THR merupakan masalah rutin yang terjadi setiap tahun dan terus terjadi tanpa pernah ada upaya dari pemerintah utk melakukan pencegahan sehingga persoalan THR ini dapat berkurang secara signifikan. Informasi yang dikumpulkan Beritasatu.com, banyaknya perusahaan tidak membayar THR dari tahun ke tahun karena lumayan banyak oknum pengawas ketenagakerjaan baik dari Kemnaker maupun dari banyak dinas tenaga kerja di daerah.
Menurut Timboel, Posko THR harus proaktif, tidak bisa hanya menunggu di posko dan menerima laporan paska H-7. Seharusnya Pengawas Ketenagakerjaan sejak H-30 sudah mulai pro aktif memantau kepastian pembayaran THR. “Bila memang bermasalah ya harus diajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh atau perwakilan pekerja untuk membahas persoalan ini dan mencari solusinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal EmpatiMeski secara aturan dianggap tidak melanggar, Politisi Demokrat mengingatkan akan pentingnya rasa empati yang dimiliki oleh para anggota TGUPP.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Buka Suara soal Tunjangan dan THR Perawat TelatKementerian Keuangan buka suara soal penyebab nasib para tenaga medis yang harus tertunda tunjangan hari raya (THR) Lebaran.
Baca lebih lajut »
Diduga Melanggar soal THR, 336 Perusahaan Dilaporkan ke KemenakerKemenaker berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga daerah untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terkait aduan yang...
Baca lebih lajut »
Alasan DKI Tak Potong Gaji dan THR TGUPP di Tengah Pandemi CoronaKepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, mengungkap alasan Pemprov DKI tidak memotong gaji dan tunjangan hari raya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, selama pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Sanksi Menanti 686 Perusahaan Gara-gara Tak Bayar THRKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 686 perusahaan diadukan tak membayar tunjangan hari raya (THR). Mereka akan dikenakan sanksi. THR via detikfinance
Baca lebih lajut »
Legislator sayangkan Gubernur DKI tak pangkas THR TGUPPLegislator dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memangkas tunjangan hari ...
Baca lebih lajut »