Menurutnya, perwali tidak mengatur soal sanksi pidana atau perdata. Sebab, perwali lebih bersifat petunjuk teknis (juknis) atau pengaturan teknis terkait covid-19.
PENERAPAN sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan seperti diatur Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan dipandang tidak tepat.
"Demikian halnya keinginan penerapan sanksi 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta yang merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak tepat karena pemerintah tidak menjadikan UU kekarantianaan Kesehatan sebagai alasan utama dalam penetapan PSBB melainkan UU Penanggulangan Kebencanaan," tegas Syamsuddin.
Pihak Pemkot Makassar menurutnya, akan menempatkan Satgas covid-19 untuk terus mengawasi tempat usaha seperti mal dan pasar, agar menerapkan protokol kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Warga Diperiksa Soal Joke Gus Dur, KontraS: Mengekang KebebasanStaf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, menyayangkan pemanggilan warga asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, Ismail Ahmad oleh polisi.
Baca lebih lajut »
Perkiraan Erick Thohir Soal Target Dividen BUMN |Republika OnlineSetoran dividen BUMN tahun depan diprediksi hanya seperempet dari target.
Baca lebih lajut »
BPTH Jelaskan Soal Potensi Kayu Putih Cegah Corona |Republika OnlineSwasembada kayu putih nasional perlu segara direalisasikan.
Baca lebih lajut »
Novel Soal Kasusnya: Apa Pelaku Disuruh Pasang Badan?Penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai tuntutan ringan jaksa kepada dua pelaku penyiraman air keras sebagai hal yang keterlaluan.
Baca lebih lajut »
Kepgub Jabar Soal Protokol di Ponpes Dinilai Diskriminatif |Republika OnlinePesantren akan dikenakan sanksi jika terbukti melanggar.
Baca lebih lajut »
DPR Soal Nadiem Gandeng Netflix: Legitimasi Mangkir KewajibanKomisi X DPR menilai upaya Mendikbud Nadiem Makarim menggandeng Netflix dalam belajar jarak jauh merupakan legitimasi untuk mangkir kewajiban pajak.
Baca lebih lajut »