Soal Perubahan Kartu Prakerja, Legislator: Lebih Dihentikan |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Soal Perubahan Kartu Prakerja, Legislator: Lebih Dihentikan |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 58 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 63%

Nasional Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengaku, heran atas sikap pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja PKS KartuPrakerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta mengaku, heran atas sikap pemerintah yang masih bersikukuh melanjutkan program kartu prakerja yang banyak mendapat kritik masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan revisi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden . "Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres ini, semangatnya masih sama seperti yang lama.

Menurut Sukamta, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan online ditiadakan dan skema kartu prakerja murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK. Hal ini, menurutnya, akan lebih menghemat pengeluaran uang pemerintah yang saat ini jumlahnya terbatas karena minimnya pendapatan negara.

Lebih lanjut Sukamta juga melihat aktivitas transaksi melalui paltform digital pada masa pandemi saat ini meningkat pesat. Laporan Kominfo, aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce melonjak jadi 2,4 miliar dolar Amerika atau meningkat 26 persen dari kuartal II-2019.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga tetap ingatkan pemerintah untuk tidak semaunya membuat aturan di masa pandemi yang dapat dapat mengarah kepada moral hazard. Seperti di Perpres revisi ini disebutkan pada pasal 31A, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Perubahan Kartu Prakerja, Legislator: Lebih Dihentikan |Republika OnlineSoal Perubahan Kartu Prakerja, Legislator: Lebih Dihentikan |Republika OnlineJika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp 5,6 triliun.
Baca lebih lajut »

Soal Isu Reshuffle, PDIP Beri Sinyal soal Karakteristik Menteri yang Cocok Bersama JokowiSoal Isu Reshuffle, PDIP Beri Sinyal soal Karakteristik Menteri yang Cocok Bersama JokowiSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, para pembantu presiden di kabinet haruslah yang sigap, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil risiko. reshufflekabinet
Baca lebih lajut »

Premier League Ingatkan Klub Soal Menjaga JarakPremier League Ingatkan Klub Soal Menjaga JarakKarena aturan protokol kesehatan Covid-19 ini tetap harus dijalankan, saat waktu istirahat minum dan perayaan mencetak gol.
Baca lebih lajut »

China minta Indonesia ambil tindakan konkret soal tewasnya ABK WNIChina minta Indonesia ambil tindakan konkret soal tewasnya ABK WNIPemerintah China meminta Indonesia mengambil tindakan konkret soal tewasnya anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia di dalam kapal berbendera ...
Baca lebih lajut »

Doni Disebut Beri Sinyal Keliru soal Tak Masalah Corona NaikDoni Disebut Beri Sinyal Keliru soal Tak Masalah Corona NaikPengamat kebijakan publik menilai Doni Monardo memberi sinyal yang salah pada publik dengan mengatakan tak masalah angka corona naik asal kematian rendah.
Baca lebih lajut »

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...WHO menyatakan bahwa virus corona dapat berlama-lama berada di udara dalam ruang tertutup. Pemerintah mengantisipasi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 23:26:39