Soal Pendidikan Tinggi, Ini Kritik Guru Besar IPB terhadap RUU Cipta Kerja

Indonesia Berita Berita

Soal Pendidikan Tinggi, Ini Kritik Guru Besar IPB terhadap RUU Cipta Kerja
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 51%

Soal Pendidikan Tinggi, Ini Kritik Guru Besar IPB terhadap RUU Cipta Kerja 8ukasindo

sebaliknya ingin menghilangkan pola kerja sama tersebut dan mengubahnya menjadi persaingan. Evy mengungkapkan, UU Pendidikan Tinggi mengatur syarat akreditasi perguruan tinggi asing di negara asal sebelum mendirikan kampus di Indonesia.

Diatur pula di daerah mana kampus tersebut boleh berdiri, jenis dan program studi apa yang boleh dikembangkan, serta mewajibkan kerja sama dengan perguruan tinggi lokal dan mengutamakan WNI sebagai dosen dan tenaga pendidiknya. ”Dalam perubahan Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi, segala bentuk persyaratan perguruan tinggi asing dihapus,” ujar dia.

”Jangan sampai karena mengejar fleksibilitas perumusan kebijakan, Indonesia dibanjiri perguruan tinggi yang belum tentu memberikan manfaat nyata bagi bangsa,” katanya. Catatan kristis lain berkaitan dengan perlunya mempertahankan akreditasi program studi untuk mempertahankan mutu pendidikan tinggi. Selain itu, digantinya kewenangan Menteri Pendidikan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam RUU Cipta Kerja justru berpotensi menghambat proses penjabaran dan pelaksanaan kebijakan oleh kementerian.

”Yang diperlukan adalah perumusan indikator kinerja pemerintah secara nasional yang tajam dan efektif dalam mengarahkan program kerja kementerian,” ujar Evy.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Banyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIPBanyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIP'Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, di mana pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi,' kata Bamsoet
Baca lebih lajut »

PAN Kritik Usul PDIP Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, Ini AlasannyaPAN Kritik Usul PDIP Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, Ini AlasannyaPDIP mengusulkan RUU HIP dikembalikan namanya menjadi RUU PIP. PAN mengkritik usulan itu dan mendesak pembahasan RUU HIP dihentikan. Begini pendapat PAN.
Baca lebih lajut »

Muncul Gelombang Penolakan, Pemerintah-DPR Diminta Hapus RUU HIP dari Agenda PolitikMuncul Gelombang Penolakan, Pemerintah-DPR Diminta Hapus RUU HIP dari Agenda PolitikPakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Pemerintah dan DPR menghentikan dan menghapus Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari agenda politik.
Baca lebih lajut »

Amerika Sahkan RUU Sanksi terhadap Cina - Internasional - koran.tempo.coAmerika Sahkan RUU Sanksi terhadap Cina - Internasional - koran.tempo.coSurvei terbaru menunjukkan mayoritas warga Hong Kong menentang rencana Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Baca lebih lajut »

Polemik RUU HIP Bukti Pancasila Milik Semua OrangPolemik RUU HIP Bukti Pancasila Milik Semua OrangJangan lagi Pancasila diutak-atik, tinggal diperkuat pelaksanaannya saja.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 10:31:31