Soal Larangan Mudik, Melki DPR Ajak Masyarakat Mematuhi Kebijakan Presiden

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang melarang masyarakat mudik Lebaran 2020. DPRRI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang melarang masyarakat mudik Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Kebijakan Presiden Jokowi melarang mudik ini perlu diapresiasi sekaligus disertai langkah pemerintah dan mengajak peran serta aktif masyarakat untuk menjalankan keputusan ini,” kata Melki saat dihubungi JPNN.com, Selasa .

Baca Juga: Menurut dia, keputusan Presiden Jokowi bisa dipahami terkait perkembangan dan sebaran kasus Covid-19 yang harus diantisipasi lebih serius, ketat dan disiplin. Dia menambahkan keputusan melarang mudik bagi semua pihak tentu saja setelah mencermati dinamika kasus Covid-19 se-Indonesia. “Berhasil tidaknya pengendalian Covid-19 se-Indonesia sangat ditentukan pencegahan pertemuan dalam jumlah besar saat mudik,” ungkap politikus muda Partai Golkar ini.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Larangan Mudik, Komisi IX DPR Minta Ada Pengawasan KetatHal ini penting untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas di Tanah Air.
Baca lebih lajut »

DPR: Larangan Mudik Langkah Tepat Cegah Corona Masuk DesaKomisi V DPR menyebut tak semua pemerintah daerah siap menghadapi wabah corona seperti saat ini.
Baca lebih lajut »

Soal Haji, DPR Minta Utamakan Keselamatan Jamaah WNI |Republika OnlineBukan hanya menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi.
Baca lebih lajut »

PSHK Desak Baleg DPR Batalkan Panja RUU Omnibus Law CiptakerLangkah Baleg membuat Panja Omnibus Law Ciptaker saat ini disebut telah menyalahi ketentuan dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR.
Baca lebih lajut »

Rencana Demo Buruh Dipicu Sikap DPR yang Memaksa Bahas RUU CiptakerDirektur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, rencana aksi buruh akibat provokasi DPR yang...
Baca lebih lajut »

Ojol Dapat Diskon, DPR Berharap Bukan Pengalihan Isu Penurunan BBMSyaikhul khawatir program cashback ojol hanya untuk pengalihan isu atas desakan berbagai pihak kepada pemerintah untuk menurunkan...
Baca lebih lajut »