Dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (11/3), Suahasil menyampaikan kerja sama Kemenkeu dengan PPATK memiliki dua stream.
JawaPos.com – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak tahun 2007 terkait laporan harta jajaran Kemenkeu. Stream pertama, Kemenkeu selalu meminta PPATK untuk memberitahukan informasi mengenai pegawai yang sedang dalam proses promosi, mutasi, maupun adanya laporan dugaan fraud.
“Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, ada 266 pertukaran laporan yang disampaikan PPATK kepada kami maupun yang diminta oleh Kemenkeu kepada PPATK,” ungkap Suahasil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkeu - PPATK terus kerja sama soal laporan harta jajarannyaWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi ...
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Hukum 352 Pegawai Atas Laporan PPATK soal Transaksi JanggalKementerian Keuangan telah menindaklanjuti laporan 964 pegawai yang diduga miliki transaksi janggal hingga harta kekayaan yang tidak wajar.
Baca lebih lajut »
Irjen Kemenkeu Ungkap 266 Surat PPATK dari 2007-2023: 126 Kasus Diinvestigasi, Hukuman Disiplin terhadap 352 PegawaiIrjen Kemenkeu Ungkap 266 Surat PPATK dari 2007-2023: 126 Kasus Diinvestigasi, Hukuman Disiplin terhadap 352 Pegawai TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Ternyata, Tindak Tanduk RAT Sudah Terendus Sejak 2013 |Republika OnlineKementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menerima laporan PPATK pada 2019
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Laporan PPATK Semuanya DitindaklanjutiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah jika Kemenkeu tidak menindaklanjuti laporan dari PPATK.
Baca lebih lajut »
Ini Kata PPATK soal Transaksi Rp 300 Triliun Pegawai KemenkeuIvan mengatakan temuan PPATK soal transaksi Rp 300 triliun tersebut juga memuat sejumlah nama di Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »