Ketua Komisi II, Maraden Sinaga mengatakan pada RDP ini ia hanya ingin minta penjelasan dari pihak pelapor dan Disperindag Simalungun.
KOMISI II DPRD Simalungun menggelar rapat dengan pendapat dengan dua LSM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun, Sumatra Utara, Kamis .
Kemudian PT Horas menjual lebih murah kepada pelanggannya. Harga resmi pembelian refill elpiji 50 kg PT Horas Teknik Jaya Gas ke PT Pertamina seharga Rp634.170 tapi ia menjualnya seharga Rp615 ribu. "Kan tidak mungkin dia jual rugi," ungkapnya. Sedangkan perwakilan LBH Perjuangan Keadilan, Fransiskus Silalahi mengatakan ada perbedaan pada segel plastik atau plastic wrap elpiji 12 kg yang resmi dengan yang dijual oleh PT Horas.
Vauzi H Sidabalok Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun yang hadir dalam RDP ini membenarkan bahwa praktik yang dilakukan PT Horas diduga sudah melanggar aturan.Ia mengatakan akan melakukan langkah lanjutan berdampingan dengan pertamina untuk mengecek ke agen-agen gas elpiji nonsubsidi yang ada di Simalungun. Karena hanya Pertamina selaku produsen yang bisa secara sah mengecek keaslian gas elpiji yang beredar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKB Copot Luqman Hakim dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Ini AlasannyaLuqman kini dirotasi dari Komisi II ke Komisi IX DPR RI. Posisi Luqman dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI digantikan oleh Yanuar Prihatin.
Baca lebih lajut »
PKB Copot Luqman Hakim dari Pimpinan Komisi II DPR, Ada Apa?Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR mencopot Luqman Hakim dari posisi pimpinan Komisi II DPR dan menggeser Luqman ke Komisi IX DPR.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR ingatkan kembali penegasan presiden soal PemiluKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII dorong Kemenag lobi Saudi agar dapat tambahan kuota hajiKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan apabila Indonesia mendapat tambahan kuota, maka akan berhubungan dengan pemangkasan daftar tunggu pemberangkatan haji. Haji
Baca lebih lajut »
Saham Dwiwarna Bakal Masuk ke BSI (BRIS), Ini Pendapat Komisi XI DPR | Finansial - Bisnis.comDPR RI menilai rencana dari pemerintah untuk memasukan saham Seri A Dwiwarna ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dinilai mampu menjadi pengungkit industri keuangan syariah nasional.
Baca lebih lajut »
Komisi III DRP Berencana Panggil KPK, Konfirmasi Soal Dugaan Gratifikasi Lili PintauliKomisi III DPR berencana memanggil pimpinan KPK terkait laporan dugaan gratifikasi Lili Pintauli Seregar di acara MotoGP Mandalika.
Baca lebih lajut »