Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ketentuan soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengikuti apa pun keputusan MK. Polhuk AdadiKompas
Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kepada MK. Pasal itu mengatur syarat capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Permohonan diajukan Partai Solidaritas Indonesia bersama perorangan.Beberapa pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda serta sejumlah kepala daerah.
Terkait hal tersebut, Mahfud mengatakan, keputusan soal batas minimal usia capres dan cawapres menjadi kewenangan MK. ”Pemerintah akan mengikuti dengan saksama apa pun keputusannya nanti. Karena begitulah menurut konstitusi kita,” ungkap mantan Ketua MK ini. Pemerintah akan mengikuti dengan saksama apa pun keputusannya nanti. Karena begitulah menurut konstitusi kita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
[POPULER MONEY] Respons Erick Thohir soal Longspan LRT Salah Desain | Pemerintah Bakal Hapus Kredit Macet UMKMBerikut berita ekonomi populer di Money hari ini.
Baca lebih lajut »
Elite Garuda Sindir Pihak yang Galau soal Gibran, Khawatir soal Apa?'Kenapa begitu khawatirnya ketika generasi muda seperti Gibran Rakabuming nanti menjadi Cawapres? Kenapa begitu tidak suka ketika generasi muda menjadi Wapres?' kata TeddGus TeddyGusnaidi GibranRakabuming Cawapres PartaiGaruda
Baca lebih lajut »
Ditanya Soal PSI Merapat ke Prabowo, Guntur Romli: Hanya Soal Waktuantan politisi PSI Guntur Romli memberikan pernyataan mengejutkan usai memilih hengkang dari partai tersebut.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Jawab Penolakan Batas Harga Impor E-Commerce(Sabtu) Pemerintah Jawab Penolakan Pengusaha Soal Batas Harga Impor Ecommerce
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Gugatan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan Partai Solidarit...
Baca lebih lajut »
Mahkamah Agung Gelar Rapat Pokja Hakim Perempuan dan AnakSebagai Upaya terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, dalam penyelesaian perkara di peradilan kelompok kerja perempuan dan anak, Mahkamah Agung menggelar perte
Baca lebih lajut »