Soal Aturan dalam KUHP Baru, Stafsus Presiden: Perzinaan Hanya Boleh Dilaporkan Pihak Tertentu
PIKIRAN RAKYAT – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono turut menjelaskan soal aturan yang tercantum dalam Pasal Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022, lalu.
"Pasal Perzinaan dalam KUHP baru adalah delik aduan absolut. Artinya, hanya suami atau istri atau orang tua atau anak yang bisa membuat pengaduan," katanya, dikutip pada Kamis, 8 Desember 2022. Lebih lanjut, Dini menerangkan jika laporan tersebut tidak dapat diadukan oleh pihak lain, apalagi yang tidak dirugikan secara langsung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RKUHP Disahkan, Aparat Penegak Hukum yang Rekayasa Kasus Dipidana 9 Tahun PenjaraKUHP baru memuat aturan yang jelas soal rekayasa kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Baca lebih lajut »
KSP: Pengesahan RUU KUHP Sempurnakan Regulasi Hukum Pidana |Republika OnlineKUHP baru menjadi aturan hukum yang murni buatan bangsa Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham Tepis Kekhawatiran Dubes AS soal Dampak Negatif KUHP BaruPlt Dirjen PP Kemenkumham, Dhahana Putra menepis kekhawatiran Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim soal dampak negatif dalam KUHP baru.
Baca lebih lajut »
Penjelasaan Istana Soal Perzinaan Bukan Suami Istri Kena Pidana di KUHP BaruStaf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan pasal perzinaan dalam KUHP baru merupakan delik aduan dan tidak sembarang orang bisa melaporkan.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Istana Soal Perzinaan Bukan Suami Istri Kena Pidana di KUHP BaruStaf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan pasal perzinaan dalam KUHP baru merupakan delik aduan dan tidak sembarang orang bisa melaporkan.
Baca lebih lajut »