Petisi ini dibuat karena skema power wheeling yang masuk RUU EBT, dinilai kurang tepat karena dinilai akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional.
bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN.
"Hal ini menyalahi konstitusi, sebab dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN," kata Marwan dalam keterangannya, Selasa, 24 Januari 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik Dihapus dari RUU EBT, Pengamat Harap Tetap DikawalPemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pekan depan.
Baca lebih lajut »
Pengamat Desak Skema Power Wheeling di RUU EBT Dihapus |Republika OnlineSkema power wheeling membuat masyarakat tidak terlindungi dari sisi harga listrik.
Baca lebih lajut »
Penyebab Skema Power Wheeling di RUU EBT Bisa Rugikan Negara dan WargaSkema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik, dimana produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) bisa menjual listrik langsung.
Baca lebih lajut »
Disebut Bukan Solusi Dorong EBT, Skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik Dikhawatirkan Bisa Bebani Keuangan NegaraHingga ahun 2025, potensi oversupply ini bisa mencapai 9,5 GW. Terlebih lagi dengan adanya skema take or pay (ToP) yang mewajibkan PLN membayar kepada produsen listrik swasta (IPP).
Baca lebih lajut »
Pasal Power Wheeling Dicabut dari RUU EBT, Pengamat: Harus Terus DikawalPower wheeling membolehkan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri melalui jaringan PLN.
Baca lebih lajut »
DPR Rapat Bareng Menteri ESDM Bahas RUU EBT, Ini HasilnyaDaftar inventarisasi masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan dibahas panitia kerja (panja).
Baca lebih lajut »