Komisi VII DPR RI menilai perlu adanya bentuk insentif lain untuk mendorong minat masyarakat memasang PLTS atap.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menilai perlu adanya bentuk insentif lain yang diberikan kepada pengguna pembangkit listrik tenaga surya atap, seiring adanya wacana penghapusan kebijakan ekspor listrik ke PT PLN dalam revisi Peraturan Menteri ESDM No.26/2021.
Namun, di sisi lain, revisi tersebut juga sedikit merugikan pengguna PLTS atap di segmen rumah tangga. Menurutnya, perlu ada jalan tengah agar PLTS atap bisa berkembang dengan lebih masif dan tak hanya menyasar sektor industri tetapi juga bisa menyasar sektor rumah tangga. Salah satunya adalah dengan insentif lain dalam bentuk menurunkan harga jual PLTS atap kepada konsumen.
Kemudian, poin kedua adalah ekspor listrik yang semula sebagai pengurang tagihan menjadi tidak dihitung sebagai pengurang tagihan. Lalu, poin ketiga adalah biaya kapasitas yang semula diberlakukan untuk pelanggan golongan industri ditiadakan. Poin terakhir, yakni bagi pelanggan existing selanjutnya akan mengikuti Permen baru setelah berakhirnya kontrak atau tercapainya payback period paling lama 10 tahun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III DPR Desak Pimpinan DPR Bawa RUU Perlindungan PRT ke ParipurnaAnggota Komisi III DPR Taufik Basari alias Taubas mendesak pimpinan DPR agar secepatnya membawa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ke Rapat Paripurna DPR
Baca lebih lajut »
Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS 25 MWMendukung transisi energi, Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak tahun lalu telah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 25 MW.
Baca lebih lajut »
BPKH Pastikan Tak Gunakan Skema Ponzi dalam Pengelolaan Dana HajiAnggota BPKH, Acep Riana Jayaprawira memastikan pihaknya tidak menggunakan skema ponzi dalam pengelolaan dana haji.
Baca lebih lajut »
Kemenag: Skema Biaya Haji 2023 Lebih Berkeadilan | merdeka.comDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, dana nilai manfaat sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan.
Baca lebih lajut »
Disnakertrans Jabar Targetkan Bursa Kerja 10 Perusahaan Jepang Tahun Ini |Republika OnlineDisnakertrans Jabar menyiapkan skema pelatihan untuk 10 jabatan dimaksud.
Baca lebih lajut »
Gaib! Pengusaha Jual Batu Bara RI Rp700 T, Dolarnya 'Hilang'Nilai ekspor batu bara Indonesia pada 2022 menyentuh US$ 46,74 miliar
Baca lebih lajut »